Suara.com - Warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara melayangkan protes soal pembagian bantuan sosial (bansos) selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di DKI Jakarta.
Puluhan warga yang diwakili para ketua RT, RW hingga forum lembaga musyawarah kelurahan (LMK) berkumpul di Kantor Kelurahan Warakas, Kamis.
Salah seorang Ketua RT 04/RW 07, Bambang Haryono mengatakan mereka berkumpul untuk mempertanyakan mengapa warga Warakas hanya mendapatkan sembilan paket sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kenapa kelurahan lain dapat banyak paket, tetapi Warakas hanya dapat sembilan,” kata Bambang.
Bambang mencontohkan di RT 04/RW 07, sebanyak 22 kepala keluarga (KK) mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta pada tahap pertama. Sementara, untuk bansos dari Kemensos tahap pertama dan kedua, mereka belum sama sekali mendapatkannya.
Sementara itu Ketua Forum LMK Warakas, Zainal mengatakan pihaknya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan presiden melalui Kemensos.
Dia mengakui awalnya jumlah bansos hanya sebanyak sembilan KK dan angka itu sangat tidak wajar.
“Setelah kami pertanyakan terjadi perubahan data menjadi 6.836 KK,” jelas Zainal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Jumat, 10 April 2020 hingga 22 Mei 2020, sebagai upaya penanggulangan penyebaran wabah virus corona (COVID-19).
Baca Juga: Dukun Pembunuh Wanita-Pria Peragakan Beli Racun Tikus di Pasar Burung
"Jadi setelah bersangkutan menjalani swab dua kali, ternyata hasilnya negatif. Sebenarnya pasien mengalami sakit infeksi paru-paru, karena pasien sudah sembuh maka boleh dipulangkan," katanya.
Lanjut dr Anang, walaupun pasien sudah selesai diawasi, namun bersangkutan tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Membatasi kegiatan, supaya segera pulih dengan baik.
Terkait hasil rapid test secara keseluruhan, dr Anang menyampaikan, masih belum ada lantaran sampai saat ini prosesnya masih tetap berlangsung. Tapi sebagian hasilnya memang ada yang reaktif, dan telah dilakukan swab.
"Kemungkinan senin depan, hasil swab akan keluar semuanya. Sesuai janji pemerintah provinsi Jawa Timur, yang tidak menerima pemeriksaan swab dari tanggal 12 sampai 17 Mei 2020, untuk menyelesaikan swab-swab yang sudah masuk dahulu," ujar dia.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, Kabupaten Probolinggo per 13 Mei 2020, Terkait jumlah ODP (orang dalam pemantauan).
Jumlahnya ada 446 orang, dimana 109 orang masih dalam pemantauan, dan 333 orang lainnya sudah selesai dipantau, serta 4 meninggal dunia.
Berita Terkait
-
PBB: Krisis Kesehatan Mental Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19
-
Alami Sesak Panas, Bayi 1,5 Tahun Dinyatakan Berstatus PDP Corona
-
Tengku Zul: Saya Tunggu Menteri yang Punya Nurani Mengundurkan Diri
-
Hanya 18 Persen DTKS yang Layak, 228 Warga Sumbermulyo Dapat BLT-DD
-
Menantu sampai Cucu di Indramayu Positif Corona, Ditularkan dari Kakek
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono
-
Amnesty Sebut RUU KKS Batasi Kebebasan Berekspresi: Indonesia Bisa Jatuh ke Level Berbahaya!
-
Sekolah Rakyat Libatkan TNI-Polri: Solusi Disiplin atau Justru... ? Ini Kata Mensos!
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?
-
Terkuak di Sidang, Asal Narkotika Ammar Zoni dkk di Rutan Salemba dari Sosok Andre, Begini Alurnya!