Suara.com - Masyarakat Jakarta tengah dihantam oleh dampak merebaknya virus corona Covid-19. Namun di saat yang sulit ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan justru meminta anggaran untuk keperluan selain untuk penanganan corona.
Belakangan ini Anies diketahui meminta anggaran dengan total nilai Rp 700 miliar untuk membeli lahan.
Rencana ini diketahui dalam Surat Gubernur DKI Nomor 161/-1.713 tertanggal 20 April 2020 tentang Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Dalam surat itu diketahui Anies melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota meminta Rp 364 miliar. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau.
Selain itu Dinas Bina Marga juga meminta Rp 346 miliar untuk membeli lahan. Namun tak dijelaskan lahannya akan digunakan untuk membangun apa.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi membenarkannya. Ia juga mengaku kaget setelah mendapatkan laporan dari Komisi C ternyata Anies masih mengajukan anggaran konsumtif di saat merebaknya corona.
"Saya sudah mendapat laporan dari Komisi C soal kegiatan di perubahaan APBD tahun 2019. Saya kaget juga kok masih ada anggaran yang bersifat konsumtif disini," ujar Prasetio saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2020).
Prasetio juga menyayangkan tindakan Anies ini. Menurutnya anggaran DKI seharusnya saat ini difokuskan untuk menanganani masalah penyebaran corona.
"Bayangin, di tengah situasi seperti ini, disaat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan," pungkasnya.
Baca Juga: 6.000 Buruh Perusahaan di Banten Ditawarkan Mundur saat Wabah Corona
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu