Sementara itu, pendiri Diaspora, Dino Patti Djalal menegaskan, Diaspora Peduli memanfaatkan segmen khusus Bangsa Indonesia, yakni 6 juta diaspora yang kaya dengan ilmu, modal, jaringan idealisme, patriotisme untuk sambung rasa, sambung rezeki dengan tenaga kerja di Indonesia yang di-PHK atau dirumahkan.
"Dalam program ini, pemerintah dan ormas diaspora menjadi penyambung rezeki. Tak ada satu senpun yang diambil pemerintah maupun diaspora. Semua langsung masuk ke rekening penerima," katanya.
Dino menambahkan, sepanjang dirinya menjadi diplomat, belum pernah melihat program solidaritas sosial, keluarga ke keluarga langsung. Selama ini, biasanya individu memberikan dana ke tampungan dana besar.
"Setelah itu, prosesnya berjalan sendiri. Kalau ini, diaspora bisa melihat dan memilih langsung keluarga yang akan dibantunya, keluarga ter-PHK, " ujar Dino.
Program Diaspora Peduli merupakan kebijakan inovatif dan benar-benar mencerminkan solidaritas sosial ekonomi nyata, dalam Format Public Diaspora Partnership (PDP).
"Semoga pilot project PDP ini bisa sukses dan bisa jadi role model dalam skala lebih besar di Tanah Air, " kata Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Global Network tersebut.
Sementara itu, Direktur Hubungan Lembaga Bank BNI, Sis Apik Wijayanto sangat siap melayani program Diaspora Peduli, baik yang akan melakukan bantuan dan menerima bantuan kepada pekerja korban PHK dan dirumahkan akibat Covid-19.
Sis menambahkan, Bank BNI dengan 6 cabang di luar negeri, yaitu di Singapura, Hongkong, Tokyo, Seoul, Inggris dan New York, serta 13 cabang representatif siap untuk menerima dan melayani donasi.
"Kami di Indonesia ada 2000 outlet juga siap melayani. Kami ingin sukseskan Diaspora Peduli ini untuk kita semua, " ujar Sis.
Baca Juga: Upaya Putus Rantai Covid-19, Kemnaker Tunda Kedatangan TKA China ke Sulteng
Berita Terkait
-
Kemnaker dan Diaspora Galang Dana untuk Pekerja Terdampak Covid-19
-
Pastikan Pembayaran THR, Kemnaker Siapkan Posko Pengaduan Online
-
Menaker Harap ASEAN Punya Road Map Ketenagakerjaan Usai Pandemi Covid-19
-
Belum Semua Warga Kampung Akuarium dapat Bantuan dari Pemerintah Pusat
-
Menaker : Pekerja Bisa Manfaatkan Posko Pengaduan THR 2020 pada Jam Kerja
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus
-
Ke Mana Febrie Adriansyah Setelah Penggeledahan Besar-besaran? Kejagung: Jangan Tanya Saya!