Sementara itu, pendiri Diaspora, Dino Patti Djalal menegaskan, Diaspora Peduli memanfaatkan segmen khusus Bangsa Indonesia, yakni 6 juta diaspora yang kaya dengan ilmu, modal, jaringan idealisme, patriotisme untuk sambung rasa, sambung rezeki dengan tenaga kerja di Indonesia yang di-PHK atau dirumahkan.
"Dalam program ini, pemerintah dan ormas diaspora menjadi penyambung rezeki. Tak ada satu senpun yang diambil pemerintah maupun diaspora. Semua langsung masuk ke rekening penerima," katanya.
Dino menambahkan, sepanjang dirinya menjadi diplomat, belum pernah melihat program solidaritas sosial, keluarga ke keluarga langsung. Selama ini, biasanya individu memberikan dana ke tampungan dana besar.
"Setelah itu, prosesnya berjalan sendiri. Kalau ini, diaspora bisa melihat dan memilih langsung keluarga yang akan dibantunya, keluarga ter-PHK, " ujar Dino.
Program Diaspora Peduli merupakan kebijakan inovatif dan benar-benar mencerminkan solidaritas sosial ekonomi nyata, dalam Format Public Diaspora Partnership (PDP).
"Semoga pilot project PDP ini bisa sukses dan bisa jadi role model dalam skala lebih besar di Tanah Air, " kata Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Global Network tersebut.
Sementara itu, Direktur Hubungan Lembaga Bank BNI, Sis Apik Wijayanto sangat siap melayani program Diaspora Peduli, baik yang akan melakukan bantuan dan menerima bantuan kepada pekerja korban PHK dan dirumahkan akibat Covid-19.
Sis menambahkan, Bank BNI dengan 6 cabang di luar negeri, yaitu di Singapura, Hongkong, Tokyo, Seoul, Inggris dan New York, serta 13 cabang representatif siap untuk menerima dan melayani donasi.
"Kami di Indonesia ada 2000 outlet juga siap melayani. Kami ingin sukseskan Diaspora Peduli ini untuk kita semua, " ujar Sis.
Baca Juga: Upaya Putus Rantai Covid-19, Kemnaker Tunda Kedatangan TKA China ke Sulteng
Berita Terkait
-
Kemnaker dan Diaspora Galang Dana untuk Pekerja Terdampak Covid-19
-
Pastikan Pembayaran THR, Kemnaker Siapkan Posko Pengaduan Online
-
Menaker Harap ASEAN Punya Road Map Ketenagakerjaan Usai Pandemi Covid-19
-
Belum Semua Warga Kampung Akuarium dapat Bantuan dari Pemerintah Pusat
-
Menaker : Pekerja Bisa Manfaatkan Posko Pengaduan THR 2020 pada Jam Kerja
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya