Suara.com - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menilai kehadiran tagar #IndonesiaTerserah merupakan cerminan dari kondisi yang sudah sangat rumit di tengah pandemi Covid-19. Ia mengatakan hadirnya tagar itu juga mewakili perasaan berbagai kalangan mulai dari tenaga medis hingga nelayan.
Yandri mengatakan selama ini masyarakat sudah patuh terhadap imbauan pemerintah. Hanya saja saat ini pemerintah yang memberi kesan tidak konsisten dalam kebijakannya terkait penanganan Covid-19.
"Ini menunjukkan kondisi yang sudah sangat rumit. Rakyat diminta mawas diri, jaga jarak, pakai masker, segala aturan itu ditaati. Pemerintah juga seharusnya apa yang jadi aturan jangan plin-plan. Kita saja tokoh masyarakat dan ormas juga ikut aturan," kata Yandri kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).
Ia kemudian menyoroti adanya keramaian yang sempat terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan keramaian di pasar-pasar tradisional.
Menurutnya apabila kondisi tersebut tetap didiamkan maka pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak mungkin bisa dilaksanakan. Alhasil, potensi penularan Covid-19 masih ada.
"Kalau sakit yang kena risiko kan tenaga medis, banyak kan perawat lagi hamil meninggal, dokter meninggal. Keluhan harus didengar pemerintah, diperhatikan," ujar Yandri.
Untuk diketahui, sebelumnya jagat media sosial di Twitter dipenuhi cuitan warganet yang memakai tagar Terserah Indonesia atau #TerserahIndonesia pada Senin (18/5/2020).
Pantauan Suara.com, tagar tersebuh masuk dalam daftar trending topik Twitter pada Senin (18/5/2020) pagi. Hingga siang hari, ada lebih dari 16 ribu cuitan menggunakan tagar #TerserahIndonesia.
Rata-rata cuitan yang memakai tagar #TerserahIndonesia menyesalkan tindakan masyarakat yang mementingkan euforia lebaran dari pada keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Baca Juga: Indonesia Terserah, Demokrat: Pemerintah Paham Risiko Nyawa Tenaga Medis?
Bahkan banyak warga yang nekat mudik. Padahal pemerintah telah melarang mudik agar pemutus rantai penyebaran Covid-19.
Berita Terkait
-
Geram Jokowi Tak Soalkan Keramaian Pasar, DPR: Kalau Gitu Cabut Saja PSBB
-
Indonesia Terserah, Demokrat: Pemerintah Paham Risiko Nyawa Tenaga Medis?
-
Indonesia Terserah, Ribuan Pemudik Padati Pelabuhan Ketapang
-
Penanganan COVID-19, Ilmuwan Indonesia Merasa Tak Dilibatkan Pemerintah
-
PPNI: 'Indonesia Terserah' Wujud Kekecewaan Tenaga Medis Kepada Masyarakat
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi