Suara.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), akhirnya sepakat untuk mengadakan penyelidikan terhadap virus korona pada Selasa (19/05). Keputusan tersebut diambil sebagai upaya WHO sebagai pemimpin untuk memerangi virus corona.
Menyadur dari AFP, direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan penanganan pandemi harus didahulukan, karena Covid-19 terus menyebabkan kematian dan kehancuran ekonomi di seluruh dunia.
WHO menyatakan penyelidikan tersebut pada pertemuan puncak tahunannya dan mendapat dukungan dari China. Negara-negara anggota WHO juga sepakat dengan tidak keberatan. Keputusan investigasi tersebut juga muncul setelah Uni Eropa dan Australia menyuarakan penyelidikan independen.
Jumlah korban di beberapa titik terus meningkat, sebagai contohnya Inggris mengungkapkan bahwa lebih dari 41.000 orang telah meninggal karena penyakit itu.
Selain itu di Amerika Latin, di mana Brasil telah menyusul Inggris dengan jumlah infeksi tertinggi ketiga di dunia, sekitar 255.000 kasus telah dikonfirmasi.
Di bawah tekanan Amerika Serikat, yang memiliki kasus virus dan kematian jauh lebih banyak daripada negara lain, Trump menuduh WHO sebagai "boneka" China dan gagal melakukan usaha untuk memerangi penyebaran awal penyakit.
Trump mengancam akan membuat pembekuan sementara atas dana AS untuk badan tersebut. Beijing kemudian membalas, menuduh Trump berusaha "mencoreng" China dan merusak WHO untuk tujuan politik.
"AS mencoba menggunakan China sebagai masalah untuk mengelak dari tanggung jawab atas kewajiban internasionalnya kepada WHO," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian.
Bukan hanya China, Rusia juga ikut mengecam ancaman Trump yang selalu ditujukan pada negara pertama kali virus corona itu muncul.
Baca Juga: Resolusi WHO Mengenai Aborsi dan Hak Kekayaan Intelektual Ditolak AS
"Kami menentang segala yang ada demi preferensi politik atau geopolitik suatu negara," kata wakil menteri luar negeri Sergei Ryabkov dikutip oleh kantor berita Interfax. Uni Eropa juga mendukung WHO, dengan mengatakan itu "bukan waktunya untuk menuduh".
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
Terkini
-
Amankan Nataru, Satpol PP DKI Sebar 4.296 Personel
-
Kemenkes Waspadai Leptospirosis Pascabanjir, Gejalanya Mirip Demam Biasa tapi Bisa Mematikan
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Dulu Besi Tangganya Dicuri, Kini Kabel CCTV JPO Daan Mogot Ditemukan Putus
-
Kemendagri Monitor Pengiriman Bantuan 101.000 Lembar Pakaian untuk Korban Bencana di Aceh
-
Banjir Sumatra Picu Risiko Penyakit Menular, Kemenkes Dorong Imunisasi Darurat
-
OTT 9 Orang Termasuk Jaksa di Banten, KPK Juga Amankan Uang Rp 900 Juta
-
Noel Siap Jalani Sidang Kasus K3, Penampilan Peci dan Sorban Jadi Sorotan
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!