Suara.com - Beragam kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menangani pandemi Virus Corona atau Covid-19 di tanah air, termasuk metode kehidupan era normal baru yakni hidup berdamai dengan virus tersebut. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan meskipun hidup berdamai dengan Covid-19, masyarakat tetap harus menerapkan kedisiplinan yang tinggi.
Luhut mengemukakan, esensi hidup berdamai dengan Covid-19 sudah dinilai benar lantaran menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Covid-19 tidak akan habis sebelum ada vaksin. Ia juga menyebut, meskipun masyarakat diminta hidup berdampingan dengan Covid-19, bukan berarti bisa hidup seenaknya.
Hal tersebut disampaikan Luhut ketika melakukan video konferensi bersama sembilan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta Perguruan Tinggi Negeri, Rabu (20/5/2020).
"Berdamai itu maksudnya adalah, tetap patuh terhadap protokol kesehatan, pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat," kata Luhut.
Ia pun meminta kepada seluruh rektor yang mengikuti video konferensi dengannya untuk ikut menyosialisasikan metode baru tersebut kepada mahasiswa, kemudian dilanjutkan kepada masyarakat.
Selain itu, Luhut juga sempat membantah jika pemerintah terkesan plin-plan dalam membuat kebijakan untuk menangani Covid-19. Ia mengungkapkan, segala kebijakan yang akhirnya diputuskan pemerintah itu sudah melalui kajian yang dilakukan secara cermat dan hati-hati.
"Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika Covid-19 harus disesuaikan, karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan," katanya.
Berita Terkait
-
Bahas TKA China di Konawe, Menteri Luhut Minta Rektor Bantu Sosialisasi
-
Menteri Luhut Bantah Pemerintah Tak Konsisten Tangani Covid-19
-
Menteri Luhut: Waspadai Gelombang Kedua Wabah Virus Corona
-
Ingin Melancong ke Luar Negeri di New Normal? Ini Cara Bikin Paspor Online
-
Virus Corona Disebut Mungkin Tak Bisa Hilang, Ini Kata Ketua Gugus Tugas
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli
-
Viral Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Jalan-Jalan Pakai Uang Negara: Kita Rampok Saja!
-
Lawan Arah Pakai Strobo, Heboh Sopir Pajero D 135 DI Dicegat Pemobil Lain: Ayo Lho Gue Viralin!
-
Tundukkan Kepala! Istana Minta Maaf Atas Tragedi Keracunan MBG, Janji Dapur Program Diaudit Total
-
Alasan Penggugat Minta Gibran Ganti Rugi Rp125 Triliun soal Ijazah SMA
-
Pelican Crossing Cikini Diapresiasi Warga dan Pengamat