Suara.com - Puluhan juta perempuan berpotensi kesulitan mendapat akses kontrasepsi karena pandemi virus corona sehingga angka kehamilan yang tidak diinginkan bisa meningkat, kata Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
"Sebanyak 47 juta perempuan di 114 negara berpendapatan kecil dan menengah mungkin tidak bisa mengakses kontrasepsi modern," kata UNFPA dalam laporannya. "Tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi terjadi jika lockdown berlangsung selama enam bulan dan layanan kesehatan akan sangat terganggu. Angka tersebut akan naik dengan tambahan sampai dua juta perempuan setiap tiga bulan jika lockdown diperpanjang."
Ini terutama mengkhawatirkan di negara seperti Filipina, di mana aborsi ilegal dan perempuan sangat bergantung pada pusat layanan kesehatan dan program-program di komunitas untuk mendapatkan kontrasepsi.
"Diprediksi ada 1,2 juta perempuan yang akan hamil di luar rencana karena Covid-19," kata Dr. Joseph Michael Singh, perwakilan UNFPA di Filipina.
Menurutnya, ini adalah skenario terburuk, di mana layanan kontrasepsi vital turun 50% karena pandemi tahun ini.
Kehamilan di luar rencana, ditambah dengan kurangnya akses ke perawat, bidan, dan perawatan darurat, dapat memicu kenaikan angka kematian ketika melahirkan, kata UNFPA.
Stok kontrasepsi berkurang
"Kami mulai kekurangan stok kondom, implan hormonal, dan pil-pil progesterone," kata Amina Evangelista Swanepoel, kepala lembaga non-pemerintah Roots of Health.
Kelompok itu menyediakan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi warga di Puerto Princesa dan area-area terpencil lainnya di provinsi Palawan di Filipina. Kini mereka kekurangan pasukan karena jasa pengiriman dan penerbangan yang terbatas karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menteri Luhut: Waspadai Gelombang Kedua Wabah Virus Corona
Program keluarga nasional pemerintah mengatakan kepada BBC bahwa mereka memiliki pasokan kontrasepsi yang memadai, namun terbukti sulit untuk membagikannya ke semua provinsi.
"Ada seorang perempuan yang berjalan sekitar 10 kilometer untuk menemui kami dan ia harus melewati titik-titik pemeriksaan dan menjelaskan alasan ia harus menemui kami setiap kali," kata Analiza Herrera yang bekerja di Kantor Kesehatan Kota Puerto Princesa di provinsi Palawan.
Di beberapa wilayah di Filipina, termasuk di Palawan, setiap rumah hanya diizinkan satu kali bepergian di tengah lockdown.
"Ijin itu tidak menyebutkan bahwa hanya laki-laki yang dibolehkan, tapi seringkali yang bisa bepergian adalah laki-laki," kata Swanepoel. "Sulit bagi perempuan untuk keluar dan mendapatkan kontrasepsi, terutama bagi perempuan yang pasangannya tidak tahu mereka menggunakannya."
Meski di beberapa wilayah di Palawan lockdown telah dilonggarkan dan transportasi umum kini beroperasi kembali, kapasitas transportasi dikurangi untuk mendorong social distancing.
"Kami masih mendapat pesan dari perempuan yang membutuhkan kontrasepsi tapi mereka takut keluar," kata Swanepoel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar