Suara.com - PBB pada Kamis (21/5/2020) membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa badan dunia tersebut memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang untuk mempromosikan akses menuju aborsi melalui respons kemanusiaan terhadap wabah global mematikan tersebut.
PBB sedang mengupayakan rencana penanganan COVID-19 senilai 6,7 miliar dolar AS (sekitar Rp99,59 triliun).
PBB sejauh ini telah menerima satu miliar dolar AS (sekitar Rp14,86 triliun), yang sebanyak 172,9 juta dolar AS (sekitar Rp2,57 triliun) di antara didapat dari Amerika Serikat.
Data Reuters menunjukkan COVID-19 telah menginfeksi sekitar lima juta orang dan menyebabkan hampir 327.000 kematian di seluruh dunia.
"Tuduhan apa pun bahwa kami sedang memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang untuk mempromosikan aborsi tidak benar," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
"Saat kami mendukung layanan kesehatan, yang mencegah jutaan perempuan meninggal selama kehamilan dan persalinan dan melindungi masyarakat dari infeksi seksual menular, termasuk HIV, kami tidak berusaha mengesampingkan hukum nasional," katanya.
Dalam surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin, penjabat Administrator USAID John Barsa mengatakan rencana badan dunia, yang diumumkan dua bulan lalu, menjadikan layanan kesehatan seksual dan reproduktif sama pentingnya dengan kerawanan pangan, layanan kesehatan esensial, gizi buruk, tempat tinggal dan sanitasi.
Washington telah lama menganggap "layanan kesehatan seksual dan reproduksi" sebagai kode aborsi.
"PBB seharusnya tidak memanfaatkan krisis ini sebagai peluang untuk mendorong akses aborsi sebagai 'layanan esensial'," tulis Barsa.
Baca Juga: Awas! Nanti Malam Satpol PP DKI Kerahkan Pasukan Besar-besaran
Ia menambahkan bahwa "hal paling mengerikan" dari rencana tersebut adalah "menyerukan distribusi yang luas soal obat-obatan yang memicu aborsi dan persediaan aborsi, serta promosi aborsi."
Rencana PBB adalah untuk membantu 63 negara, terutama di Afrika dan Amerika Latin, memerangi penyebaran dan destabilisasi dampak pandemi.
Guterres mengungkapkan keprihatinan tentang dukungan yang tidak memadai bagi negara miskin dan kurangnya kepemimpinan dari negara-negara besar dalam perang melawan virus corona. (Antara)
Berita Terkait
-
PNM Presentasikan Model Mekaar Hingga Diakui Pasar Global
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Shutdown AS Terjadi Lagi! Inilah 7 Fakta Penting yang Harus Anda Tahu
-
Aborsi Jadi Faktor Pemberat, Vonis 9 Tahun Dijatuhkan pada Vadel Badjideh
-
Tak Cuma Hamburger, Ini 10 Menu Kuliner Amerika Serikat Populer yang Menarik Dicoba
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!