Suara.com - PBB pada Kamis (21/5/2020) membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa badan dunia tersebut memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang untuk mempromosikan akses menuju aborsi melalui respons kemanusiaan terhadap wabah global mematikan tersebut.
PBB sedang mengupayakan rencana penanganan COVID-19 senilai 6,7 miliar dolar AS (sekitar Rp99,59 triliun).
PBB sejauh ini telah menerima satu miliar dolar AS (sekitar Rp14,86 triliun), yang sebanyak 172,9 juta dolar AS (sekitar Rp2,57 triliun) di antara didapat dari Amerika Serikat.
Data Reuters menunjukkan COVID-19 telah menginfeksi sekitar lima juta orang dan menyebabkan hampir 327.000 kematian di seluruh dunia.
"Tuduhan apa pun bahwa kami sedang memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang untuk mempromosikan aborsi tidak benar," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
"Saat kami mendukung layanan kesehatan, yang mencegah jutaan perempuan meninggal selama kehamilan dan persalinan dan melindungi masyarakat dari infeksi seksual menular, termasuk HIV, kami tidak berusaha mengesampingkan hukum nasional," katanya.
Dalam surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin, penjabat Administrator USAID John Barsa mengatakan rencana badan dunia, yang diumumkan dua bulan lalu, menjadikan layanan kesehatan seksual dan reproduktif sama pentingnya dengan kerawanan pangan, layanan kesehatan esensial, gizi buruk, tempat tinggal dan sanitasi.
Washington telah lama menganggap "layanan kesehatan seksual dan reproduksi" sebagai kode aborsi.
"PBB seharusnya tidak memanfaatkan krisis ini sebagai peluang untuk mendorong akses aborsi sebagai 'layanan esensial'," tulis Barsa.
Baca Juga: Awas! Nanti Malam Satpol PP DKI Kerahkan Pasukan Besar-besaran
Ia menambahkan bahwa "hal paling mengerikan" dari rencana tersebut adalah "menyerukan distribusi yang luas soal obat-obatan yang memicu aborsi dan persediaan aborsi, serta promosi aborsi."
Rencana PBB adalah untuk membantu 63 negara, terutama di Afrika dan Amerika Latin, memerangi penyebaran dan destabilisasi dampak pandemi.
Guterres mengungkapkan keprihatinan tentang dukungan yang tidak memadai bagi negara miskin dan kurangnya kepemimpinan dari negara-negara besar dalam perang melawan virus corona. (Antara)
Berita Terkait
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM Dunia, DPR: Ini Tanggung Jawab Moral, Beri Contoh Dulu di Dalam Negeri
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Donald Trump Culik Nicolas Maduro, Apakah Amerika Berhak Menangkap Presiden Negara Lain?
-
Ambisi Panas Trump di Kutub Utara: Incar Greenland, Denmark dan Warga Lokal Murka
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Balita 4 Tahun Kena Peluru Nyasar Tawuran di Medan, KemenPPPA: Ini Ancaman Nyata Bagi Anak
-
Polisi Bongkar Praktik 'Love Scamming' di Sleman, Korban di Luar Negeri Dijebak Pakai Konten Porno
-
Gunung Sampah Kembali Muncul di Tangsel, Ini 6 Fakta Terbarunya
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM Dunia, DPR: Ini Tanggung Jawab Moral, Beri Contoh Dulu di Dalam Negeri
-
Kubu Laras Sebut Jaksa Berkhotbah Moral, Gagal Paham Feminist Legal Theory dan Unsur Mens Rea
-
Pledoi Laras Faizati Dianggap Angin Lalu, Jaksa Tetap Tuntut Laras Faizati 1 Tahun Penjara
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka
-
KPK Pecah Suara? Wakil Ketua Akui Ada Keraguan Tetapkan Tersangka Korupsi Kasus Haji
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara