Suara.com - Pandemi virus Corona yang kini melanda dunia diprediksi tak hanya menghantam aspek finansial dan ekonomi suatu negara.
Lebih mengerikan, wabah Covid-19 dinilai bisa meningkatkan aksi kekerasan, terkhusus ancaman terorisme.
Prediksi tersebut diungkapkan oleh dua peneliti Amerika Serikat, Nisha Bellinger (Universitas Boise State) dan kyle Kattelman (Universitas Fairleigh Dickinson).
Lewat artikel di The Conversation, Selasa (26/5/2020), mereka menjabarkan bagaimana kemiskinan dan kelaparan akibat pandemi Covid-19, meningkatkan ancaman terorisme di negara dunia ketiga seperti Asia dan Afrika.
Bellinger dan Kattelman mengatakan bahwa mayoritas negara Asia dan Afrika kekinian belum siap menghadapi pandemi Covid-19 yang secara brutal merobohkan aspek perekonomian mereka.
Runtuhnya ekonomi suatu negara, dikatakan bakal mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan akses makanan dan kesehatan yang cukup bagi warganya.
Situasi itu dinilai menjadi celah bagi kelompok-kelompok teroris untuk menyebarkan ideologinya. Orang-orang yang terdampak kemiskinan dan marah terhadap pemerintah dinilai lebih mudah untuk direkrut sebagai anggota.
"Dalam banyak kasus, organisasi teroris melakukan apa yang pemerintah tidak bisa atau tidak akan lakukan: memberi orang makanan dan uang yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup," tulis laporan tersebut.
Pandemi Memperparah Situasi
Baca Juga: Sektor Telekomunikasi Justru Dapat Berkah saat Pandemi, Ini Datanya
Konflik politik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi sudah kerap terjadi di negara-negara berkembang bahkan sebelum pandemi Covid-19 menghantam dunia.
Pada 2019, sekitar 55 negara di wilayah Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah dan Asia telah berada dalam krisis pangan. Pandemi Covid-19 memperparah hal itu, lantaran menyebabkan krisis di sektor politik dan ekonomi.
Krisis yang terus berlangsung, membuat negara-negara berkembang bakal menghadapi masalah serius. Disamping berusaha memperbaiki aspek ekonomi, mereka harus memberi makan warganya demi menjaga perdamaian.
Konflik yang telah terjadi bertahun-tahun di Nigeria dengan organisasi Boko Haram sebagai biang keladinya bisa menjadi contoh.
Negara-negara dengan sistem keamanan lemah dan tak mampu memantau wilayahnya secara keseluruhan, membuat kelompok teroris leluasa membangun basis.
Lockdown dan pembatasan sosial di Nigeria menjadi contoh bagaimana pandemi Covid-19 pada akhirnya menimbulkan konflik sosial. Krisis ekonomi akibat lockdown, membuat gelombang protes muncul di Abuja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana