Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun secara gamblang mengungkap gaji yang didapat saat dirinya menjadi pejabat istana.
Seperti diketahui, sebelum didapuk menjadi Komisaris Utama PT Pelindo I, Refly Harun sempat menjabat di istana sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 2015.
Meski menduduki posisi itu dalam waktu relatif singkat, Refly Harun lantas secara blak-blakan mengungkap gaji serta fasilitas yang diperolehnya setiap bulan sebagai staf menteri.
Pengakuan tersebut disampaikan melalui video bertajuk "Ngeri-ngeri sedap!!! Jabatan Rangkap dan Empuk Punggawa Istana" unggahan kanal YouTube Refly Harun, Kamis (28/5/2020).
Refly Harun mengaku kala itu, dirinya mendapat gaji puluhan juta per bulan.
"Waktu saya menjadi staf khusus menteri sekretaris negara selama empat bulan saja. Waktu itu penghasilan saya, gaji, tunjangan dan lain sebagainya Rp 25 juta per bulan," ucapnya seperti dikutip Suara.com.
Dia juga mengatakan mendapat fasilitas berupa rumah dinas dan mobil dinas sekelas Toyota Camry dan Nissan Teana.
Namun karena merasa tidak cocok, Refly Harun memutuskan untuk mundur dari posisi pejabat istana tersebut.
"Karena merasa tidak cocok dan diangkat sebagai Komisaris Utama (PT Jasa Marga), kemudian ingin lebih kebebasan, saya resmi mengundurkan diri," imbuhnya.
Baca Juga: Hasil Tes Reaktif, Sopir Wakil Wali Kota Solo Dikarantina di Grha Wisata
Dalam kesempatan yang sama , Refly Harun kemudian menyinggung soal besaran gaji komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia mengatakan gaji komisaris BUMN bisa menembus ratusan juta rupiah per bulan, tak hanya puluhan juta.
"Bisa saja ratusan, tergantung BUMNnya. Kalau BUMN bank, Pertamina, Telkom bisa saja ratusan (juta)," terang Refly Harun.
Setelah itu, ia membacakan isi sebuah artikel mengenai Ali Mochtar Ngabalin yang merangkap jabatan yakni sebagai Tata Ahli Utama Kantor Staf Presiden dan Komisars Utama PT Pelindo III.
"Ngabalin mengakui dirinya yang memiliki dua jabatan mendapat gaji dobel, dari KSP dan AP 1. Namun, ia enggan menyebut berapa gaji sebagai komisaris. Ngapalin tak pernah bertanya kepada sang istri berapa duit yang masuk dari AP 1 rekeningnya," ujar Refly Harun membacakan artikel tersebut.
Mengenai pernyataan Ngabali, Refly Harun pun memberikan tanggapan.
Berita Terkait
-
Diminta Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi, Refly Harun Kasih Skor Segini
-
Ditanya soal Kembali ke Pemerintahan, Begini Jawaban Refly Harun
-
Refly Harun Sindir Jokowi saat Idul Fitri: Kok Kelabakan Hadapi Covid-19?
-
Amien Rais: Kalau Jokowi Sampai Diturunkan Akan Lebih Parah
-
Bahar bin Smith 'Terpilih' Seperti Said Didu, Ini Klarifikasi Refly Harun
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
DPRD DKI Restui Pramono Anung Hapus Jejak Proyek Monorel Mangkrak: Jakarta Ingin Indah
-
Terapkan KUHP Baru, Kejagung Akan Minimalisir Hukuman Penjara untuk Kejahatan Ringan
-
Bukan Sekolah Biasa! Ini Dia 6 Fakta Sekolah Rakyat Prabowo
-
Aizzudin Abdurrahman Sudah Diperiksa, KPK Punya Bukti Aliran Dana Kasus Haji ke Petinggi PBNU
-
Pelukan Jokowi-Eggi Sudjana di Solo Akhiri Drama Sengketa Ijazah: Bagaimana Nasib Roy Suryo Cs?
-
Misteri Harta Jurist Tan, Aset 'Tangan Kanan' Nadiem Bakal Dicari Kejagung Meski Buron
-
Bongkar PBB PT Wanatiara Persada, KPK Ungkap Ada Dugaan Aliran Dana Kasus Pajak ke DJP
-
Cekal Bos Djarum, Kejagung Klaim Masih Usut Dugaan Korupsi Manipulasi Pajak
-
Badai PHK Hantam 88 Ribu Pekerja Sepanjang 2025: Jawa Barat dan Jawa Tengah Paling Babak Belur
-
Diteror Usai Kritik Penanganan Bencana Sumatra, Aktivis Greenpeace dan Kreator Konten Lapor Polisi