Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dipangkas karena pandemi corona Covid-19. Namun ia sempat mendapatkan usulan untuk memangkas dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat.
Dalam pesannya untuk para PNS DKI yang disiarkan melalui akun youtube Pemprov DKI, Anies mangatakan pandemi ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ibu kota. Terlebih lagi bagi kalangan miskin dan rentan miskin.
Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, hanya tersisa 45 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun.
"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan! Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi," ujar Anies, Jumat (29/5/2020).
Salah satu relokasi anggaran yang harus dilakukan adalah dana untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS. Besaran anggaran yang awalnya senilai Rp 4,3 triliun barus dialihkan 25 persen dan 25 persen sisanya ditunda.
"Besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," kata Anies.
Sebelum memutuskan memangkas TKD PNS, ia mengakui ada usulan memangkas dana program bansos lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lainnya. Tujuannya agar TKD bisa diberikan dengan besaran sama tanpa pemotongan.
"Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD," kata Anies.
Namun ia lebih memilih untuk memangkas anggaran TKD dari pada memotong Bansos. Pasalnya jumlah penerima Bansos, 1,2 juta orang lebih banyak dan lebih membutuhkan dibandingkan PNS.
Baca Juga: Jelang New Normal, Bappenas Buat Protokol Covid Agar Warga Bisa Aman
"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?
-
Debit Air Berpotensi Naik, Ditpolairud Polda Metro Jaya Sisir Permukiman Warga di Pluit
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi