Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dipangkas karena pandemi corona Covid-19. Namun ia sempat mendapatkan usulan untuk memangkas dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat.
Dalam pesannya untuk para PNS DKI yang disiarkan melalui akun youtube Pemprov DKI, Anies mangatakan pandemi ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ibu kota. Terlebih lagi bagi kalangan miskin dan rentan miskin.
Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, hanya tersisa 45 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun.
"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan! Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi," ujar Anies, Jumat (29/5/2020).
Salah satu relokasi anggaran yang harus dilakukan adalah dana untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS. Besaran anggaran yang awalnya senilai Rp 4,3 triliun barus dialihkan 25 persen dan 25 persen sisanya ditunda.
"Besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," kata Anies.
Sebelum memutuskan memangkas TKD PNS, ia mengakui ada usulan memangkas dana program bansos lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lainnya. Tujuannya agar TKD bisa diberikan dengan besaran sama tanpa pemotongan.
"Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD," kata Anies.
Namun ia lebih memilih untuk memangkas anggaran TKD dari pada memotong Bansos. Pasalnya jumlah penerima Bansos, 1,2 juta orang lebih banyak dan lebih membutuhkan dibandingkan PNS.
Baca Juga: Jelang New Normal, Bappenas Buat Protokol Covid Agar Warga Bisa Aman
"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...