Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dipangkas karena pandemi corona Covid-19. Namun ia sempat mendapatkan usulan untuk memangkas dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat.
Dalam pesannya untuk para PNS DKI yang disiarkan melalui akun youtube Pemprov DKI, Anies mangatakan pandemi ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ibu kota. Terlebih lagi bagi kalangan miskin dan rentan miskin.
Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, hanya tersisa 45 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun.
"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan! Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi," ujar Anies, Jumat (29/5/2020).
Salah satu relokasi anggaran yang harus dilakukan adalah dana untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS. Besaran anggaran yang awalnya senilai Rp 4,3 triliun barus dialihkan 25 persen dan 25 persen sisanya ditunda.
"Besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," kata Anies.
Sebelum memutuskan memangkas TKD PNS, ia mengakui ada usulan memangkas dana program bansos lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lainnya. Tujuannya agar TKD bisa diberikan dengan besaran sama tanpa pemotongan.
"Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD," kata Anies.
Namun ia lebih memilih untuk memangkas anggaran TKD dari pada memotong Bansos. Pasalnya jumlah penerima Bansos, 1,2 juta orang lebih banyak dan lebih membutuhkan dibandingkan PNS.
Baca Juga: Jelang New Normal, Bappenas Buat Protokol Covid Agar Warga Bisa Aman
"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji