Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dipangkas karena pandemi corona Covid-19. Namun ia sempat mendapatkan usulan untuk memangkas dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat.
Dalam pesannya untuk para PNS DKI yang disiarkan melalui akun youtube Pemprov DKI, Anies mangatakan pandemi ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ibu kota. Terlebih lagi bagi kalangan miskin dan rentan miskin.
Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, hanya tersisa 45 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun.
"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan! Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi," ujar Anies, Jumat (29/5/2020).
Salah satu relokasi anggaran yang harus dilakukan adalah dana untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS. Besaran anggaran yang awalnya senilai Rp 4,3 triliun barus dialihkan 25 persen dan 25 persen sisanya ditunda.
"Besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," kata Anies.
Sebelum memutuskan memangkas TKD PNS, ia mengakui ada usulan memangkas dana program bansos lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lainnya. Tujuannya agar TKD bisa diberikan dengan besaran sama tanpa pemotongan.
"Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD," kata Anies.
Namun ia lebih memilih untuk memangkas anggaran TKD dari pada memotong Bansos. Pasalnya jumlah penerima Bansos, 1,2 juta orang lebih banyak dan lebih membutuhkan dibandingkan PNS.
Baca Juga: Jelang New Normal, Bappenas Buat Protokol Covid Agar Warga Bisa Aman
"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
BEI Ubah Aturan Main, 28% Kapitalisasi Pasar IHSG Kini dalam Pantauan Ketat
-
Santri Korban Pembakaran Akan Jalani Operasi Cangkok Kulit
-
OJK Limpahkan Tersangka Kasus Asuransi Jiwa Prolife ke Kejaksaan, Kerugian Capai Rp566,24 Miliar
-
Kasus Dena Karari, Warga AS Ditahan Sejak 2024 Kini Dibebaskan Iran
-
Inggris Tumbang, Argentina Bangkit Dramatis dan Tantang Spanyol di Final
-
Pasien Rumah Sakit Kanker Anak Dievakuasi karena Serangan Udara AS ke Pantai Selatan Iran
-
Pemerintah Mau Salurkan Bansos Lewat Kopdes Merah Putih, Gantikan Bank dan Pos?
-
Cetak Kader Penjaga Hutan, Batang Siapkan Garda Depan Konservasi Alam
-
Fitur NFC Bisa Digunakan untuk Apa Saja? Tak Cuma Top Up Saldo E-Money
-
Rekomendasi Hadiah Unik Sesuai Zodiak, Berkesan dan Tidak Membosankan