Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dipangkas karena pandemi corona Covid-19. Namun ia sempat mendapatkan usulan untuk memangkas dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat.
Dalam pesannya untuk para PNS DKI yang disiarkan melalui akun youtube Pemprov DKI, Anies mangatakan pandemi ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ibu kota. Terlebih lagi bagi kalangan miskin dan rentan miskin.
Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, hanya tersisa 45 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun.
"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan! Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi," ujar Anies, Jumat (29/5/2020).
Salah satu relokasi anggaran yang harus dilakukan adalah dana untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS. Besaran anggaran yang awalnya senilai Rp 4,3 triliun barus dialihkan 25 persen dan 25 persen sisanya ditunda.
"Besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," kata Anies.
Sebelum memutuskan memangkas TKD PNS, ia mengakui ada usulan memangkas dana program bansos lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lainnya. Tujuannya agar TKD bisa diberikan dengan besaran sama tanpa pemotongan.
"Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD," kata Anies.
Namun ia lebih memilih untuk memangkas anggaran TKD dari pada memotong Bansos. Pasalnya jumlah penerima Bansos, 1,2 juta orang lebih banyak dan lebih membutuhkan dibandingkan PNS.
Baca Juga: Jelang New Normal, Bappenas Buat Protokol Covid Agar Warga Bisa Aman
"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi