Bupati Sleman, Sri Purnomo menyatakan, penyaluran BST sudah mencapai sekitar 90 persen.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial," katanya.
Secara umum, kata Hartono, penyaluran BST berjalan lancar. Ia menambahkan, hal ini tidak lepas dari kerja sama yang baik, antara pemerintah pusat, pemda, bank-bank Himbara, PT. Pos, dan pihak terkait.
Sebagai bagian dari kebijakan social safety net dalam menanggulangi dampak Covid-19, Kemensos meluncurkan bansos non reguler, yakni bansos sembako bantuan presiden dan BST, yang kini sedang berjalan.
Selain itu, Kemensos juga sudah memperluas jangkauan dan meningkatkan indeks bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT).
“PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM, kemudian Program Sembako/BPNT diperluas jangkauannya dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan Program Sembako/BPNT juga ditingkatkan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu/bulan/KPM, yang pencairannya dipercepat dari tiga bulan sekali, menjadi per bulan,” kata Hartono.
Bansos sembako bantuan presiden menjangkau 1,9 juta KK, dimana untuk DKI Jakarta menjangkau 1,3 juta KK, dan Bodetabek, daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta, menjangkau 600.000 KK.
Adapun BST menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek. Penerima BST adalah masyarakat terdampak yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. BST disalurkan secara simultan yakni berbarengan antara salur dengan pemutakhiran data.
Kemensos terus mengakselerasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, untuk memastikan bantuan yang mereka terima tiba tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
Baca Juga: Kemensos dan KPK Cek Langsung Distribusi Bansos Presiden di Jakarta Selatan
Berita Terkait
-
Pemda Diminta Aktif Baharui Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran
-
Berdesakan di Kantor Pos Bandung, Warga: Saya Pasrah, Soalnya Butuh Uang
-
41 Ribu Warga Bantul Akan Terima Bantuan Sosial APBD Provinsi Hingga Juni
-
Mensos : Proses Distribusi Bantuan Sosial Tunai Terus Disempurnakan
-
Selama Pandemi, Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul Menurun
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO