Pemda Diminta Aktif Baharui Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran

Suara.com - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau Lendong, minta agar pemerintah daerah (pemda) aktif memperbaharui data warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, mereka menjadi pihak yang menentukan dalam memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran. 

“Namun sejauh pengamatan saya, hampir separuh dari pemda kurang aktif memperbaharui data. Ini disayangkan. Padahal sekarang ini kan kita sedang menghadapi pandemi. Kalau pembaruan tidak dilakukan, masyarakat miskin yang terdampak, tidak akan mendapat bantuan,” katanya, di Jakarta, Minggu (24/5/2020).

Ia mengingatkan semua pihak, negara ini bekerja untuk mereka yang miskin dan rentan. Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Romanus mengatakan bahwa, negara harus hadir terutama kepada mereka yang terdampak bencana.

“Ini prinsip-prinsip welfare state, dimana negara dimanapun, bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Di lain pihak, Romanus juga menyatakan apresiasi terhadap semua pihak yang tidak mengenal waktu, siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos.

“Ada mereka yang bekerja siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos. Saya yakin, mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan ikhlas. Namun karena ada berita-berita yang menyebutkan bansos salah sasaran, bisa mengganggu pengabdian mereka,” katanya.

Dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemeterian Sosial (Kemensos) mendistribusikan bansos sembako bantuan presiden kepada 1,9 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemi. Bantuan disalurkan di DKI Jakarta sebanyak 1,3 KK dan 600.000 KK di Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi, yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada warga terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek kepada 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima PKH dan Program Sembako, dengan indeks bantuan Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.

Terkait dengan data penerima bansos, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemda dalam pemutakhiran data, yang kini dinilai sudah lebih progresif.

Baca Juga: Kemensos dan KPK Cek Langsung Distribusi Bansos Presiden di Jakarta Selatan

Pandemi diharapkan menjadi momentum pemda untuk mememutakhirkan data, karena pascapandemi pun, tetap diperlukan karena bansos reguler tetap berjalan dan membutuhkan pemutakhiran data.