Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menurun. Kepercayaan publik tersebut terus merosot di era kepemimpinan Firli Bahuri.
"Menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK merupakan hal yang wajar dan telah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Sebab, sejak Komjen Firli Bahuri dilantik menjadi Ketua KPK praktis memang tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari lembaga anti rasuah ini," ungkap Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dikonfirmasi, Senin (8/6/2020).
Selain itu, hasil survei lembaga Indikator Politik menyebut KPK hanya berada di posisi keempat dengan persentase 74,7 persen, dibawah TNI, Presiden dan Institusi Polri.
Menurut Kurnia, KPK mulai dapat dikatakan melemah sejak pemilihan pimpinan KPK lalu, hingga adanya revisi pada UU KPK.
"Kondisi carut marut pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari kejadian yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Mulai dari proses seleksi Pimpinan KPK sampai perubahan regulasi UU KPK," ucap Kurnia.
"Proses seleksi Pimpinan KPK misalnya, publik “dipaksa” untuk berdamai dengan kepemimpinan Firli Bahuri yang kerap kali menghasilkan kebijakan kontroversial dibanding menunjukkan prestasi," Kurnia menambahkan.
Lebih lanjut, ia menyebut UU KPK baru yang kini diterapkan malah semakin terbukti melululantahkan kewenangan KPK yang seperti hilang tajinya dalam pemberantasan korupsi.
Tak hanya itu, dengan dibentuknya Dewan Pengawas berpotensi menghambat penegakan hukum kedepannya. Mengingat dewan pengawas memiliki kewenangan luar biasa.
Untuk itu ia menilai pihak yang harus bertanggung jawab adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, DPR, dan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Juga: Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Jiwasraya
"Atau mungkin bisa dibalik, apakah kondisi suram seperti ini yang memang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, anggota DPR RI, dan Ketua KPK ?," tutup Kurnia.
Berita Terkait
-
Hasil Survei Kepuasan Jokowi Tangani Covid-19 Menurun, Istana Sebut Wajar
-
Rizal Ramli Sebut Buzzer Jokowi Sampah, Fadli Zon Ikut Kasih Sindiran
-
Media Asing Sebut Anies Rival Jokowi, PKS: Dia Jaga Jakarta dari Pandemi
-
Perdana! Jokowi akan Gelar Rapat Tatap Muka di Istana
-
Olahraga di Istana Bogor, Jokowi Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul
-
Bengis! Begal Bersajam di Jakarta Timur Sabet Korban Gunakan Celurit, Pelaku Masih Diburu
-
Dua Kali Sekolah di Luar Negeri, Beda Kampus Gibran di Orchid Park Singapura dan UTS Australia
-
Polisi soal Video Kendaraan Mati Pajak Tak Bisa Isi BBM di SPBU: Hoaks, Tak Ada Larangan Itu!