Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menurun. Kepercayaan publik tersebut terus merosot di era kepemimpinan Firli Bahuri.
"Menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK merupakan hal yang wajar dan telah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Sebab, sejak Komjen Firli Bahuri dilantik menjadi Ketua KPK praktis memang tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari lembaga anti rasuah ini," ungkap Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dikonfirmasi, Senin (8/6/2020).
Selain itu, hasil survei lembaga Indikator Politik menyebut KPK hanya berada di posisi keempat dengan persentase 74,7 persen, dibawah TNI, Presiden dan Institusi Polri.
Menurut Kurnia, KPK mulai dapat dikatakan melemah sejak pemilihan pimpinan KPK lalu, hingga adanya revisi pada UU KPK.
"Kondisi carut marut pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari kejadian yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Mulai dari proses seleksi Pimpinan KPK sampai perubahan regulasi UU KPK," ucap Kurnia.
"Proses seleksi Pimpinan KPK misalnya, publik “dipaksa” untuk berdamai dengan kepemimpinan Firli Bahuri yang kerap kali menghasilkan kebijakan kontroversial dibanding menunjukkan prestasi," Kurnia menambahkan.
Lebih lanjut, ia menyebut UU KPK baru yang kini diterapkan malah semakin terbukti melululantahkan kewenangan KPK yang seperti hilang tajinya dalam pemberantasan korupsi.
Tak hanya itu, dengan dibentuknya Dewan Pengawas berpotensi menghambat penegakan hukum kedepannya. Mengingat dewan pengawas memiliki kewenangan luar biasa.
Untuk itu ia menilai pihak yang harus bertanggung jawab adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, DPR, dan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Juga: Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Jiwasraya
"Atau mungkin bisa dibalik, apakah kondisi suram seperti ini yang memang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, anggota DPR RI, dan Ketua KPK ?," tutup Kurnia.
Berita Terkait
-
Hasil Survei Kepuasan Jokowi Tangani Covid-19 Menurun, Istana Sebut Wajar
-
Rizal Ramli Sebut Buzzer Jokowi Sampah, Fadli Zon Ikut Kasih Sindiran
-
Media Asing Sebut Anies Rival Jokowi, PKS: Dia Jaga Jakarta dari Pandemi
-
Perdana! Jokowi akan Gelar Rapat Tatap Muka di Istana
-
Olahraga di Istana Bogor, Jokowi Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar