Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menampik media asing The Economist yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai rival bagi Presiden Joko Widodo. Apalagi ketika kiprah Anies mengatasi pandemi dinilai hanya memanfaatkan situasi untuk keuntungannya.
Mardani menegaskan, Anies bukan merupakan rival Jokowi. Terkait penanganan pandemi di Jakarta, ia menilai hal tersebut memang sudah menjadi tugas Anies sebagai gubernur untuk memastikan keselamatan warga di ibu kota.
"Mas Anies bukan rival Pak Jokowi. Mas Anies sedang berusaha menjaga rakyat DKI agar selamat menghadapi Covid-19," kata Mardani dihubungi Suara.com, Senin (8/6/2020).
Mardani yang juga anggota DPR itu kemudian menyoroti kinerja Anies yang ia nilai memang lebih pro aktif dibandingkan pusat. Namun, kembali lagi ia mengatakan hal tersebut semata-mata memang sudah menjadi tugasnya, bukan justru ingin menjadi rival bagi Jokowi.
"Jika ada beberapa kebijakan Mas Anies lebih pro aktif dibanding pemerintah pusat itu disebabkan karena semangat menjaga Jakarta sebagai pintu masuk Indonesia. Jika Jakarta terjaga maka Indonesia akan terjaga," katanya.
Diketahui, media internasional yang berbasis di London, Inggris, The Economist menyebut Gubernur Anies Baswedan adalah rival baru bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam artikel berjudul "Indonesia’s president has a new rival" yang terbit di economist.com, Sabtu (6/6/2020), surat kabar itu berpendapat Anies memanfaatkan pandemi virus corona Covid-19 untuk keuntungannya.
The Economist menjelaskan persaingan Jokowi dan Anies mulai muncul ketika sang gubernur selama berminggu-minggu sejak 2 Maret mendesak pemerintah pusat untuk bertindak menanggapi Covid-19.
Namun pemerintah Indonesia awalnya ragu-ragu ketika virus itu menyebar. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret, presiden mengumumkan keadaan darurat nasional.
Baca Juga: Anies Tunggu Warga Jakarta Tak Terkendali untuk Berlakukan Ganjil Genap
Penguncian wilayah atau dikenal PSBB pun harus melalui izin dari Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat.
Bagi Anies, "Ini seperti kami mengusulkan proyek yang membutuhkan studi kelayakan. Tidak bisakah kementerian (kesehatan) melihat bahwa kita menghadapi peningkatan jumlah kematian? Apakah itu tidak cukup?"
Menurut The Economist, itu satu tamparan awal dari Anies kepada Presiden.
Jokowi menyatakan bahwa gubernur tidak memiliki wewenang untuk melakukan penguncian wilayah. Tapi, keesokan harinya Jokowi mengumumkan prosedur PSBB untuk membatasi pergerakan orang.
Surat kabar asal Inggris itu menilai Anies telah mengambil peran Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival Jokowi. Sejak Prabowo masuk dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, otomatis satu saingan Jokowi tidak ada.
Berita Terkait
-
Perdana! Jokowi akan Gelar Rapat Tatap Muka di Istana
-
Transisi New Normal, Anies: Jakarta Macet, Banyak Kendaraan Pribadi
-
Daftar Lengkap 66 RW Zona Merah, Gubernur Anies: Akan Dievaluasi Tiap Senin
-
Olahraga di Istana Bogor, Jokowi Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan
-
Presiden Jokowi Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri di Istana Bogor
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung
-
Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi
-
Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
-
Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit
-
Sekretaris Pertahanan AS Minta Kepala Staf Angkatan Darat Mundur di Tengah Perang dengan Iran