Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menampik media asing The Economist yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai rival bagi Presiden Joko Widodo. Apalagi ketika kiprah Anies mengatasi pandemi dinilai hanya memanfaatkan situasi untuk keuntungannya.
Mardani menegaskan, Anies bukan merupakan rival Jokowi. Terkait penanganan pandemi di Jakarta, ia menilai hal tersebut memang sudah menjadi tugas Anies sebagai gubernur untuk memastikan keselamatan warga di ibu kota.
"Mas Anies bukan rival Pak Jokowi. Mas Anies sedang berusaha menjaga rakyat DKI agar selamat menghadapi Covid-19," kata Mardani dihubungi Suara.com, Senin (8/6/2020).
Mardani yang juga anggota DPR itu kemudian menyoroti kinerja Anies yang ia nilai memang lebih pro aktif dibandingkan pusat. Namun, kembali lagi ia mengatakan hal tersebut semata-mata memang sudah menjadi tugasnya, bukan justru ingin menjadi rival bagi Jokowi.
"Jika ada beberapa kebijakan Mas Anies lebih pro aktif dibanding pemerintah pusat itu disebabkan karena semangat menjaga Jakarta sebagai pintu masuk Indonesia. Jika Jakarta terjaga maka Indonesia akan terjaga," katanya.
Diketahui, media internasional yang berbasis di London, Inggris, The Economist menyebut Gubernur Anies Baswedan adalah rival baru bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam artikel berjudul "Indonesia’s president has a new rival" yang terbit di economist.com, Sabtu (6/6/2020), surat kabar itu berpendapat Anies memanfaatkan pandemi virus corona Covid-19 untuk keuntungannya.
The Economist menjelaskan persaingan Jokowi dan Anies mulai muncul ketika sang gubernur selama berminggu-minggu sejak 2 Maret mendesak pemerintah pusat untuk bertindak menanggapi Covid-19.
Namun pemerintah Indonesia awalnya ragu-ragu ketika virus itu menyebar. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret, presiden mengumumkan keadaan darurat nasional.
Baca Juga: Anies Tunggu Warga Jakarta Tak Terkendali untuk Berlakukan Ganjil Genap
Penguncian wilayah atau dikenal PSBB pun harus melalui izin dari Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat.
Bagi Anies, "Ini seperti kami mengusulkan proyek yang membutuhkan studi kelayakan. Tidak bisakah kementerian (kesehatan) melihat bahwa kita menghadapi peningkatan jumlah kematian? Apakah itu tidak cukup?"
Menurut The Economist, itu satu tamparan awal dari Anies kepada Presiden.
Jokowi menyatakan bahwa gubernur tidak memiliki wewenang untuk melakukan penguncian wilayah. Tapi, keesokan harinya Jokowi mengumumkan prosedur PSBB untuk membatasi pergerakan orang.
Surat kabar asal Inggris itu menilai Anies telah mengambil peran Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival Jokowi. Sejak Prabowo masuk dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, otomatis satu saingan Jokowi tidak ada.
Berita Terkait
-
Perdana! Jokowi akan Gelar Rapat Tatap Muka di Istana
-
Transisi New Normal, Anies: Jakarta Macet, Banyak Kendaraan Pribadi
-
Daftar Lengkap 66 RW Zona Merah, Gubernur Anies: Akan Dievaluasi Tiap Senin
-
Olahraga di Istana Bogor, Jokowi Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan
-
Presiden Jokowi Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri di Istana Bogor
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting