Suara.com - Ahli ekonomi Rizal Ramli memberikan kritik pedas terhadap buzzer Istana yang ia sebut sebagai sampah demokrasi.
Pernyataan Rizal juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR RI Fadli Zon, hingga ia memberikan sindiran menohok.
Awalnya, Rizal Ramli melalui akun Twitter miliknya @ramlirizal menjawab salah pertanyaan dari warganet mengenai cara menghadapi buzzer Jokowi, Presiden Indonesia. Rizal menjelaskan secara detail mengenai sistematika buzzer di media sosial.
"Maaf, mereka mengikuti doktrin Herman Goebels ahli propaganda Hitler 'Jika kebohongan diulang terus menerus dan secara masid maka akan menjadi kebenaran'. Jika 10.000 buzzerRp termasuk bot melakukan tweet kebohongan 10x/hari, sebulan akan 3 juta tweets menghancurkan tokoh," kata Rizal seperti dikutip Suara.com, Senin (8/6/2020).
BACA JUGA: Program Tapera Dinilai Tak Tepat Waktu, Rizal Ramli: Rakyat Lagi Susah
Penjelasan dari Rizal mendapatkan dukungan dari warganet. Salah satunya akun @omarben17046081 yang memberikan dukungan untuk RIzal.
"Bagaimanapun teknis yang bapak yakin coco buat membungkam dan memusnahkan buzzerRp, kami siap mendukung bapak RR," ujar warganet.
Tak lama kemudian, Rizal kembali memberikan respons. Ia menyebut para buzzer Istana hanyalah sampah demokrasi yang harus dihancurkan.
"Jika buzerRp nongol, tolong mute dan blocked mereka secepatnya. Kalau perlu ambil screenshotnya sebagai bukti dan gunakan untuk counter! Jangan sekali-kali meneruskan link tweets-nya karena akan beternak. Hancurkan sampah-sampah demokrasi," tegas RIzal.
Baca Juga: Pos Pemeriksaan SIKM Digeser ke Perbatasan, Pemprov Siapkan 36 Check Point
BACA JUGA: Bantuan Petani di Bawah Anggaran Kartu Prakerja, Fadli Zon: Tak Pantas!
Cuitan Rizal yang menyebut buzzerRp sebagai sampah demokrasi mendapatkan tanggapan dari Fadli Zon. Fadli Zon memberikan sindiran menohok untuk para buzzer Istana.
"Kasihan bang ini mata pencaharian 'ekonomi kreatif' walaupun destruktif bagi demokrasi. Harusnya mereka bisa disalurkan ke program kartu Prakerja Rp 5,6 triliun," ungkap Fadli Zon.
Berita Terkait
-
Hadapi Krisis Pangan Global, Fadli Zon Minta Pemerintah Subsidi Petani
-
Program Tapera Dinilai Tak Tepat Waktu, Rizal Ramli: Rakyat Lagi Susah
-
Nostalgia, Fadli Zon Kenang Masa SMA, Lulus dengan Nilai Tertinggi
-
Jejak Sejarah PKI di Wikipedia Diduga Berubah, Begini Tanggapan Fadli Zon
-
Sebut 'Ahli Gerwani', Fadli Zon Minta Dirut TVRI Iman Brotoseno Diganti
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng
-
Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji
-
Kerusuhan Meksiko Disorot, Pemerintah Diminta Lindungi WNI dan Waspadai Ancaman Narkoba ke Indonesia