Suara.com - Pesantren menjadi salah satu sarana pendidikan yang hendak dibuka secara bertahap, di tengah tatanan hidup baru atau New Normal. Akan tetapi, protokol kesehatan tetap menjadi poin paling utama jika kegiatan belajar mengajar kembali dilangsungkan di lingkungan pesantren.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menjelaskan, pembukaan pesantren menjadi kewenangan dari pemilik pondok pesantren serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain menjadi pihak yang paling paham akan kondisi pondok pesantren, diharapkan juga ada yang bisa mengatur terkait protokol kesehatannya.
"Oleh karena itu, kapan pondok pesantren akan dibuka lagi dan kapan para santri mulai boleh masuk menjadi kewenangan Gugus Tugas Daerah dan Pengasuh Pondok Pesantren, merekalah yang tahu kondisi riil dimasing-masing daerah," kata Agus saat dihubungi wartawan, Selasa (9/6/2020).
Agus menerangkan, kondisi pondok pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai 28 ribu lebih sangat lah beragam. Mulai dari sarana dan prasarana seperti tempat belajar, tempat tempat tidur santri juga berbeda-beda.
Kemudian domisili santri juga kemungkinan besar tidak akan berasal dari satu daerah. Santri pondok pesantren bisa berasal dari beragam daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri.
Hal tersebut yang menjadi perhatian adanya protokol kesehatan ketat lantaran pandemi Covid-19 yang tidak hanya terjadi di Indonesia.
Sejauh ini sudah ada beberapa pondok pesantren memilih untuk membuka secara bertahap sambil menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
"Jadi para santri diminta membawa alat pribadi sendiri-sendiri, masker, membawa surat keterangan sehat, dan tetap menjaga jarak selama di pondok pesantren," ujarnya.
Agus mengatakan bahwa pesantren besar akan mampu menyediakan tenaga kesehatannya sendiri. Namun tidak sedikit pesantren yang memerlukan perhatian dari puskesmas terdekat.
Baca Juga: New Normal di KRL, Sejumlah Penumpang Tak Taat Protokol
Untuk menunjang protokol kesehatan di pondok pesantren, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan segera melakukan evaluasi dan siap membantu menyediakan fasilitas sanitasi, tempat wudhu maupun fasilitas MCK.
"Oleh sebab itu inisiatif membuka secara bertahap sangat bagus dan perlu diapresiasi," ujarnya menambahkan.
Berita Terkait
-
Ojek Online di Bogor Masih Dilarang Angkut Penumpang
-
Mengaku Pernah Sakit Kulit, Netizen Sebut Mahfud MD Sah Jadi Anak Pondok
-
Zona HIjau Wabah Corona, Sekolah di Tegal dan Rembang Sudah Boleh Dibuka
-
Antrean Penumpang KRL di Stasiun Bogor Masih Menumpuk, Tapi Lebih Baik
-
New Normal di KRL, Sejumlah Penumpang Tak Taat Protokol
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Baru Dibuka, 22.494 Tiket Kereta H-1 Lebaran dari Jakarta Ludes Terjual
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Barat
-
Mensos Gus Ipul Tekankan Penguatan Data untuk Lindungi Keluarga Rentan