Suara.com - Pesantren menjadi salah satu sarana pendidikan yang hendak dibuka secara bertahap, di tengah tatanan hidup baru atau New Normal. Akan tetapi, protokol kesehatan tetap menjadi poin paling utama jika kegiatan belajar mengajar kembali dilangsungkan di lingkungan pesantren.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menjelaskan, pembukaan pesantren menjadi kewenangan dari pemilik pondok pesantren serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain menjadi pihak yang paling paham akan kondisi pondok pesantren, diharapkan juga ada yang bisa mengatur terkait protokol kesehatannya.
"Oleh karena itu, kapan pondok pesantren akan dibuka lagi dan kapan para santri mulai boleh masuk menjadi kewenangan Gugus Tugas Daerah dan Pengasuh Pondok Pesantren, merekalah yang tahu kondisi riil dimasing-masing daerah," kata Agus saat dihubungi wartawan, Selasa (9/6/2020).
Agus menerangkan, kondisi pondok pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai 28 ribu lebih sangat lah beragam. Mulai dari sarana dan prasarana seperti tempat belajar, tempat tempat tidur santri juga berbeda-beda.
Kemudian domisili santri juga kemungkinan besar tidak akan berasal dari satu daerah. Santri pondok pesantren bisa berasal dari beragam daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri.
Hal tersebut yang menjadi perhatian adanya protokol kesehatan ketat lantaran pandemi Covid-19 yang tidak hanya terjadi di Indonesia.
Sejauh ini sudah ada beberapa pondok pesantren memilih untuk membuka secara bertahap sambil menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
"Jadi para santri diminta membawa alat pribadi sendiri-sendiri, masker, membawa surat keterangan sehat, dan tetap menjaga jarak selama di pondok pesantren," ujarnya.
Agus mengatakan bahwa pesantren besar akan mampu menyediakan tenaga kesehatannya sendiri. Namun tidak sedikit pesantren yang memerlukan perhatian dari puskesmas terdekat.
Baca Juga: New Normal di KRL, Sejumlah Penumpang Tak Taat Protokol
Untuk menunjang protokol kesehatan di pondok pesantren, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan segera melakukan evaluasi dan siap membantu menyediakan fasilitas sanitasi, tempat wudhu maupun fasilitas MCK.
"Oleh sebab itu inisiatif membuka secara bertahap sangat bagus dan perlu diapresiasi," ujarnya menambahkan.
Berita Terkait
-
Ojek Online di Bogor Masih Dilarang Angkut Penumpang
-
Mengaku Pernah Sakit Kulit, Netizen Sebut Mahfud MD Sah Jadi Anak Pondok
-
Zona HIjau Wabah Corona, Sekolah di Tegal dan Rembang Sudah Boleh Dibuka
-
Antrean Penumpang KRL di Stasiun Bogor Masih Menumpuk, Tapi Lebih Baik
-
New Normal di KRL, Sejumlah Penumpang Tak Taat Protokol
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik