Suara.com - Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara mengeluhkan masih minimnya pengawasan aparat terhadap penerapan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di wilayahnya.
Untuk diketahui, ada enam RW di Kelurahan Pademangan Barat tercatat masuk dalam zona merah Covid-19, yakni RW 006, RW 007, RW 010, RW 011, RW 012 dan RW 014.
Berdasarkan pantauan Suara.com di Check Point PSBL RW 012 pada Rabu (10/6/2020) tidak terlihat adanya aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun TNI-Polri berjaga.
Ketua RW 012 Sutikno mengakui di Check Point PSBL RW 012 masih minim penjagaan aparat, baik dari Satpol PP dan TNI-Polri. Sutikno sendiri mengaku sudah mengajukan izin untuk dilibatkannya aparat dalam penerapan PSBL di RW 012, namun belum mendapat respons.
"Memang kita sudah ajukan ke pihak Kelurahan Pademangan Barat supaya ada bantuan, misalnya Babinsa atau Bhabinkamtibnas, tapi untuk saat ini belum," kata Sutikno saat ditemui Suara.com di Check Point PSBL RW.012, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2020).
Dia mengatakan, selama ini aparat Satpol PP, TNI-Polri hanya sesekali mendatangi Check Point PSBL RW 012 tidak ditempatkan secara reguler untuk mengawasi penerapan PSBL.
"Paling ada petugas Satpol PP dia datang (ke Check Point PSBL) hanya foto," ungkapnya.
Sementara saat ditemui di tempat yang sama, Lurah Pademangan Barat M Ruspandi mengakui memang aparat yang ada di Kelurahan Pademangan Barat cukup terbatas.
"Iya memang aparat di Pademangan Barat ini jumlahnya sedikit. Di kelurahan saja (Satpol PP) yang PNS hanya ada 6," kata Ruspandi.
Baca Juga: Belum Berkurang, Ini Daftar 66 RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta
Sehingga, Ruspandi menjelaskan, dengan adanya keterbatasan tersebut aparat yang ada ditugaskan secara bergilir di setiap Check Point PSBL yang ada.
"Misalnya kayak tadi ada polisi, dia muter ke setiap titik-titik PSBL. Sekarang di RW 012 nanti keliling lagi ke RW 011 dan seterusnya," tuturnya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 66 RW sebagai zona merah di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Daerah itu ditetapkan karena masih memiliki risiko penularan virus corona Covid-19 yang tinggi.
Berdasarkan situs resmi penyedia informasi corona milik Pemprov DKI, corona.jakarta.go.id, 66 RW itu terbagi di 5 wilayah kota administrasi dan 1 Kabupaten di Jakarta. Khusus untuk di Jakarta Utara, ada 15 RW dengan jumlah 204 kasus positif.
Berita Terkait
-
Terapkan PSBL, 6 RW di Pademangan Barat Awasi Warga yang Rentan Tertular
-
Ada 40 Kasus Positif Covid, RW di Pademangan Barat Ini Terapkan PSBL Ketat
-
RW Jembatan Besi PSBL: Bumil, Anak-anak Hingga Lansia Dilarang Keluar Masuk
-
Daftar Lengkap 66 RW Zona Merah, Gubernur Anies: Akan Dievaluasi Tiap Senin
-
66 RW di Jakarta Ini Masih Zona Merah Virus Corona
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng