Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengklaim data milik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah sangat bagus dan berdasar pada kajian ilmiah, sehingga harus menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan.
Menurut Jokowi, seluruh data kasus seperti kasus positif, negatif, sembuh, meninggal dunia, hingga pemetaan kasus dan laboratorium yang ada di Gugus Tugas sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Kita juga telah menggunakan indikator yang lengkap berbasis saintifik sesuai standar WHO untuk menganalisa data dari daerah, tadi sudah disampaikan Prof Wiku dan Doktor Dewi, ada kabupaten zona hijau tanpa kasus, zona kuning daerah resiko kecil, orange resiko sedang, dan zona merah dengan resiko tinggi," kata Jokowi dalam kunjungannya ke Kantor Gugus Tugas Nasional di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta gugus tugas untuk memperkuat koordinasi dengan daerah-daerah.
Itu agar data saintifik tersebut bisa disampaikan secara baik ke pemerintah daerah sehingga bisa merumuskan kebijakan penanganan yang baik pula.
"Saya minta nanti kalau data sudah sebagus itu setiap hari diberikan peringatan kepada daerah yang kasusnya tertinggi atau meningkat atau kematiannnya tertinggi, sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan," tegasnya.
Dalam kunjungan hari ini, Jokowi didampingi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan disambut oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo.
Mereka kemudian melakukan video conference bersama Panglima TNI, Kapolri, gubernur seluruh provinsi dan para menteri untuk menyimak pemaparan data terkini oleh Gugus Tugas.
Untuk diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 terbaru di Indonesia sudah mencapai angka 33.076, terjadi penambahan terbanyak pada Selasa (9/6/2020) kemarin sebanyak 1.043 orang.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Foto Jokowi Ini Tunjukkan Kesalahan saat Bersedekap?
Dari total angka tersebut, ada sebanya 19.739 orang yang dirawat, sembuh 11.414 orang dan meninggal dunia 1.923 jiwa.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Foto Jokowi Ini Tunjukkan Kesalahan saat Bersedekap?
-
CEK FAKTA: Benarkah Ayah Jokowi Widjiatno Notomihardjo Anggota PKI?
-
5 Syarat Pemerintah Daerah Bisa Mulai Fase New Normal Menurut Jokowi
-
Pernyataan tentang Orang Tanpa Gejala Picu Kontroversi, WHO Klarifikasi
-
CEK FAKTA: Ijazah Jokowi Disoal, Benarkah Hanya Ada Satu Dekan di UGM?
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?