Illegal Fishing, Susi: Presiden Tak Mungkin Tidak Didengar Internasional

Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan pandangannya, terkait perairan Indonesia yang kerap diganggu oleh kapal-kapal ikan asing, terutama kapal berbendera China.

Susi mengakui, sebenarnya enggan mengomentari perihal perairan Natuna Utara yang kerap diganggu oleh kapal-kapal ikan berbendera China.

Namun, ia menilai ada sesuatu hal yang mestinya bisa dilakukan pemerintah agar lebih kuat dalam pertahanan kelautan serta perikanan.

Salah satunya, Susi mengatakan, pemerintah harus mengumpulkan satu kekuatan dalam satuan tugas atau satgas kelautan.

Kehadiran satgas, dinilai Susi bisa memperkuat ketahanan di perairan, ketimbang hanya mengandalkan sosok presiden. Sebab, satgas itu dibentuk untuk membantu pekerjaan Presiden Jokowi.

"Tapi saya komentari what is to do battle and better, karena presiden Indonesia tidak mungkin tidak didengar oleh internasional, oleh negara-negara lain, dan semua badan di Indonesia ini bawah pimpinan satu, satgas ini dilaksanakan oleh pembantu-pembantu beliau, dari menteri, dari TNI, dari Polri, dari Bakamla, one clear guide line, itu akan saving patroly fuel, juga pergerakan human resources, uang, manusia, armada, akan lebih aman, tidak banyak cost lagi kalau clear guide-nya,"  kata Susi dalam sebuah diskusi virtual bertema "Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing",  yang diselenggarakan oleh Kumparan dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI),  Jumat (12/6/2020).

Menurutnya, kondisi perairan Natuna saat ia masih menjabat menteri, lebih aman ketimbang kekinian. Pasalnya, tidak ada satu pun kapal-kapal asing yang berani mendekat.

Susi mengungkapkan, salah satu faktor menentukan Indonesia menjadi negara yang ditakuti oleh negara lain adalah kedisiplinan menjaga kelautan dan perikanan Tanah Air.

Saat masih menjadi menteri, ia sempat membentuk Satgas 115 yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Kejaksaan Agung, Polri, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Satgas 115 itu berfungsi sebagai penegak hukum dengan satu komando.

Baca Juga: Usai Tampung WNI Wuhan, Bupati Natuna Tagih Janji Terawan: Mohon Dipercepat

Susi memastikan, Satgas 115 itu tetap berjalan tanpa kompromi maka negara pun akan lebih kuat.

"Jadi kalau menurut saya Indonesia diamankan oleh presiden, bawah semua ikut selesai, kita akan menjadi negara yang ditakuti yang disegani."

Catatan redaksi: Kami melakukan penyuntingan pada judul dan isi  artikel ini, setelah mendapat protes dari Susi Pudjiastuti, hari Sabtu (13/6/2020) pukul 19.04 WIB. Judul sebelumnya adalah "Susi Sebut Presiden Indonesia Tidak Mungkin Didengar Internasional."

Judul artikel tersebut salah, akibat redaksi salah menuliskan kutipan pernyataan langsung Susi dalam diskusi. Atas kesalahan tersebut, kami memohon maaf kepada Ibu Susi Pudjiastuti sebagai pihak yang dirugikan. Selain itu, kami juga meminta maaf kepada publik, karena sebagai media massa sempat menyajikan artikel pemberitaan yang salah.