Usai Tampung WNI Wuhan, Bupati Natuna Tagih Janji Terawan: Mohon Dipercepat

Suara.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menagih permintaan mereka ke pemerintah pusat untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayahnya, sebab hingga hari ini permintaan itu belum juga dipenuhi.

Abdul Hamid mengatakan hal itu diminta warganya sebagai kompensasi dari keterlambatan informasi yang menyebabkan warganya resah yang akhinya bersedia menerima 238 WNI dari Wuhan, Hubei, China pada awal Februari lalu.

"Jadi kepada pemerintah pusat, Pak Menkes, kan sudah janji mau melengkapi rumah sakit Natuna sampai jadi tipe B, tapi sampai sekarang ini belum ada. Kalau bisa mohonlah dipercepat dalam rangka mengantisipasi corona ini," kata Abdul Hamid saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/4/2020).

Abdul Hamid mengakui hingga kini belum ada rumah sakit di Natuna yang siap baik secara sumber daya tenaga medis maupun peralatannya.

"Belum ada rumah sakit, memang ada rujukan transit saja di RSUD itu tapi ada 4 tempat tidur saja, di Natuna enggak ada, enggak sanggup, karena tenaga medis kita sangat minim," kata dia.

Untuk sementara, lanjut Abdul Hamid, Pemerintah Kabupaten Natuna akan marujuk pasien ke wilayah lain jika ada kasus positif virus corona COVID-19 seperti ke Pulau Batam atau ke Pulau Galang, Kepulauan Seribu, Jakarta.

"Mau gak mau ke Batam atau ke Galang dah sekarang, karena dis ana kan rumah sakitnya sudah operasi tuh," ucapnya.

Abdul bersyukur hingga saat ini belum ada warganya yang terinfeksi virus corona, namun menurut data dinkes Abdul menyebut ada sekitar 100 Orang Dalam Pengawasan (ODP) Corona di Natuna.

"Alhamdulillah masih aman, masih zero, tak ada yang PDP, ODP saja ada 100, baru balek mahasiswa itu, budak mahasiswa yang libur dari pinang, batam, jogja," tutup Abdul Hamid.

Baca Juga: Desa di Natuna Siapkan Gedung SMP untuk Karantina Warganya yang Mudik

Diketahui, pada Selasa (4/2/2020) lalu, Abdul Hamid bersama Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra berangkat ke Jakarta untuk menemui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Komisi IX DPR RI.

Mereka minta pemerintah pusat membangun rumah sakit sebagai kompensasi polemik karantina WNI dari Wuhan, pusat virus corona.

Abdul Hamid mengatakan keterlambatan informasi dari pusat ke Natuna soal penunjukkan lokasi karantina harus diimbangi dengan peningkatan dan pembangunan fasilitas rumah sakit di Natuna.

Abdul juga menyebut aksi penolakan warganya pada saat itu bukan karena tidak cinta dengan saudara WNI dari Wuhan melainkan lebih kepada kecemasan masyarakat karena fasilitas kesehatan di Natuna belum canggih.