Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai wajar kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun di tengah pandemi covid-19
"Terkait survei sekarang, kita tahu bahwa kepuasan publik turun," ujar Donny dalam diskusi virtual dengan tema "Momentum Wujudkan Revolusi Mental, Sabtu (13/6/2020).
Pernyataan Donny menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang merilis hasil jajak pendapat tentang peranan pemerintah dalam penanganan covid-19.
Berdasarkan hasil survei, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun yakni 66,5 persen dibanding temuan Februari 2020 atau sebelum kasus Covid-19 di Indonesia yakni 69,5 persen atau turun tiga persen.
Ia pun memprediksi seharusnya tingkat kepuasan masyarakat menurun tidak hanya 3 persen. Sebab di tengah kondisi pandemi, banyak pihak yang terdampak.
"Saya malah memprediksi turunnya harusnya lebih jauh tidak hanya 3 persen? Kenapa karena kondisi saat ini sulit sekali, pengangguran saat ini sudah 3 juta dan efeknya luar biasa terhadap pendapatan rumah tangga terhadap cicilan, kewajiban-kewajiban," ucap dia
Karena itu kata Donny, di tengah kondisi pandemi Covid-19, seharusnya tingkat kepuasaan masyarakat turun hingga 10 persen.
Maka dari itu, menurunnya kepuasan masyarakat sebesar tiga persen patut disyukuri.
"Dalam kondisi sulit seperti ini turun 3 persen. Saya kira itu sesuatu yang patut disyukuri, harusnya turunnya mungkin 5 sampai 10 persen bahkan lebih, karena tidak bisa ditutupi bahwa kondisi ini sulit sekali, kondisi ini tidak mudah bagi semua orang," katanya.
Baca Juga: Survei LSI Denny JA Himpun 5 Alasan Warga Tak Cemas Lagi Terpapar Covid-19
Untuk diketahui, Inikator Politik Indonesia merilis hasil survei bertajuk persepsi publik terhadap penanganan Covid-19.
Survei digelar pada periode 16-18 Mei 2020 dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun metode wawancara telepon dengan random sampling kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.
"Kepuasan terhadap kerja Jokowi sekitar 66,5 persen Cenderung menurun tapi tidak signifikan dibanding temuan sebelumnya yaitu 69, persen," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam diskusi virtual, Minggu (7/6/2020).
Berita Terkait
-
Istana Sebut Pemerintah Tidak Alergi Kritik saat Pandemi Corona
-
Muncul Petisi '1 Tahun Tidak Cukup dan Memalukan, Pak Jokowi'
-
Novel Baswedan Tagih Respons Jokowi, Penerornya Cuma Dituntut 1 Tahun
-
Gus Mus Dukung Susi: Tak Ada Kepentingan Politik, Kecuali Peduli Lingkungan
-
5 Fakta Istri Ajudan Bung Karno Cuma Ngontrak Hingga Dibantu Prabowo
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara