Suara.com - Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz menegaskan akan menyikat habis pihak-pihak atau oknum pejabat yang nekat korupsi atau menyalahgunakan dana percepatan penanganan pandemi Covid-19.
Idham mengatakan, hal itu dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk menindaktegas pihak-pihak yang berniat korupsi dana Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 677,2 triliun.
"Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memproses pidana," kata Idham dalam keterangan tertulisnya seperti diterima Suara.com, Selasa (16/6/2020).
Menurut Idham, kekinian pihaknya juga telah membentuk satuan tugas atau Satgas Khusus untuk mengawasi hal tersebut. Satgas Khusus itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Polri sudah membentuk satgas khusus di bawah kendali Kabareskrim," ujar Idham.
Untuk itu, Idham mengingatkan semua pihak untuk tidak menyalahgunakan anggaran dana percepatan penanganan Covid-19. Sebab, lagi-lagi Idham menegaskan bahwa pihaknya tak segan untuk menindak tegas.
"Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana Covid. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat. Hukumannya sangat berat," tegas Idham.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tak main-main dalam hal akuntabilitas. Dia mengklaim, sistem pencegahan dan tata kelola yang baik harus diutamakan dalam anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Jokowi lantas meminta lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK untuk menindak tegas pihak-pihak yang berniat korupsi terhadap anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kejaksaan Periksa 2 Pejabat Pemkot Medan Soal Dugaan Korupsi Dana Covid-19
Pemerintah sendiri diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference, Senin (15/6/2020).
Berita Terkait
-
Kejaksaan Periksa 2 Pejabat Pemkot Medan Soal Dugaan Korupsi Dana Covid-19
-
Bahas Tapol Papua, DPD Minta MPR Panggil Mahfud MD, Yasonna, hingga Kapolri
-
Olahraga di Istana Bogor, Jokowi Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan
-
Presiden Jokowi Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri di Istana Bogor
-
Kerahkan Tentara dan Polri Awasi New Normal, Begini Kata Kapolri
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui