Suara.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, perlu ada perhatian kepada warga negara yang kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi.
Menurutnya, jika tidak ada perhatian dan penanganan, kelompok tersebut bisa saja menjadi rentan terpapar Covid-19. Sebab, dengan kehilangan pekerjaan, otomatis mereka kehilangan pendapatan. Akibatnya daya beli mereka pun imut menurun.
"Kita tidak bisa membiarkan warga kita tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kalau mereka tidak memiliki daya beli yang cukup, mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Maka otomatis imunitas tubuhnya akan rendah akan kurang dan inipun akan berpotensi akan terpapar Covid," ujar Doni dalam rapat virtual dengan Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).
Karena itu, lanjut Doni, penanganan harus dilakukan secara paralel antara upaya mengatasi penularan Covid-19 dengan penanganan terhadap warga yang terdampak kehilangan pekerjaan mereka. Ia berujar tidak boleh terpapar karena Covid-19, terlebih terkapat akibat dari tidak adanya pendapatan karena kehilangan pekerjaan.
"Oleh karenanya kita harus membuat kegiatan ini paralel. Masyarakat tidak boleh terpapar Covid, namun juga tidak boleh terkapar karena PHK. The hungry man become on angry man, orang yang lapar akan marah," ujar Doni.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengajak pemerintah daerah untuk memberikan atensi terhadap warganya yang terkena PHK. Ia berujar baik pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan bantuan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai untuk meringankan beban kehidupam warga terdampak.
"Semua ini semata-mata adalah untuk membuat masyarakat yang kehilangan pekerjaan tetap mendapatkan asupan-asupan makanan yang memadai. Sehingga paralel, masyarakat tidak terpapar covid, tidak boleh terkapar karena PHK. Dan ini semua kewajiban kita untuk melakukan berbagai langkah," tandasnya.
Berita Terkait
-
Update Covid-19 Global 17 Juni: Selandia Baru Temukan 2 Kasus Baru
-
Duh, Penjualan Mobil Bulan Mei Kian Ambyar
-
Imbas Corona, Anggaran Banjir dan Infrastruktur DKI Dipangkas Habis Anies
-
Penyerapan Anggaran Kesehatan Penanganan Covid-19 Ternyata Masih Kecil
-
Dexamethasone, Obat Murah yang Selamatkan Nyawa Pasien Corona
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara