Suara.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, perlu ada perhatian kepada warga negara yang kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi.
Menurutnya, jika tidak ada perhatian dan penanganan, kelompok tersebut bisa saja menjadi rentan terpapar Covid-19. Sebab, dengan kehilangan pekerjaan, otomatis mereka kehilangan pendapatan. Akibatnya daya beli mereka pun imut menurun.
"Kita tidak bisa membiarkan warga kita tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kalau mereka tidak memiliki daya beli yang cukup, mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Maka otomatis imunitas tubuhnya akan rendah akan kurang dan inipun akan berpotensi akan terpapar Covid," ujar Doni dalam rapat virtual dengan Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).
Karena itu, lanjut Doni, penanganan harus dilakukan secara paralel antara upaya mengatasi penularan Covid-19 dengan penanganan terhadap warga yang terdampak kehilangan pekerjaan mereka. Ia berujar tidak boleh terpapar karena Covid-19, terlebih terkapat akibat dari tidak adanya pendapatan karena kehilangan pekerjaan.
"Oleh karenanya kita harus membuat kegiatan ini paralel. Masyarakat tidak boleh terpapar Covid, namun juga tidak boleh terkapar karena PHK. The hungry man become on angry man, orang yang lapar akan marah," ujar Doni.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengajak pemerintah daerah untuk memberikan atensi terhadap warganya yang terkena PHK. Ia berujar baik pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan bantuan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai untuk meringankan beban kehidupam warga terdampak.
"Semua ini semata-mata adalah untuk membuat masyarakat yang kehilangan pekerjaan tetap mendapatkan asupan-asupan makanan yang memadai. Sehingga paralel, masyarakat tidak terpapar covid, tidak boleh terkapar karena PHK. Dan ini semua kewajiban kita untuk melakukan berbagai langkah," tandasnya.
Berita Terkait
-
Update Covid-19 Global 17 Juni: Selandia Baru Temukan 2 Kasus Baru
-
Duh, Penjualan Mobil Bulan Mei Kian Ambyar
-
Imbas Corona, Anggaran Banjir dan Infrastruktur DKI Dipangkas Habis Anies
-
Penyerapan Anggaran Kesehatan Penanganan Covid-19 Ternyata Masih Kecil
-
Dexamethasone, Obat Murah yang Selamatkan Nyawa Pasien Corona
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas