Suara.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, perlu ada perhatian kepada warga negara yang kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi.
Menurutnya, jika tidak ada perhatian dan penanganan, kelompok tersebut bisa saja menjadi rentan terpapar Covid-19. Sebab, dengan kehilangan pekerjaan, otomatis mereka kehilangan pendapatan. Akibatnya daya beli mereka pun imut menurun.
"Kita tidak bisa membiarkan warga kita tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kalau mereka tidak memiliki daya beli yang cukup, mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Maka otomatis imunitas tubuhnya akan rendah akan kurang dan inipun akan berpotensi akan terpapar Covid," ujar Doni dalam rapat virtual dengan Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).
Karena itu, lanjut Doni, penanganan harus dilakukan secara paralel antara upaya mengatasi penularan Covid-19 dengan penanganan terhadap warga yang terdampak kehilangan pekerjaan mereka. Ia berujar tidak boleh terpapar karena Covid-19, terlebih terkapat akibat dari tidak adanya pendapatan karena kehilangan pekerjaan.
"Oleh karenanya kita harus membuat kegiatan ini paralel. Masyarakat tidak boleh terpapar Covid, namun juga tidak boleh terkapar karena PHK. The hungry man become on angry man, orang yang lapar akan marah," ujar Doni.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengajak pemerintah daerah untuk memberikan atensi terhadap warganya yang terkena PHK. Ia berujar baik pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan bantuan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai untuk meringankan beban kehidupam warga terdampak.
"Semua ini semata-mata adalah untuk membuat masyarakat yang kehilangan pekerjaan tetap mendapatkan asupan-asupan makanan yang memadai. Sehingga paralel, masyarakat tidak terpapar covid, tidak boleh terkapar karena PHK. Dan ini semua kewajiban kita untuk melakukan berbagai langkah," tandasnya.
Berita Terkait
-
Update Covid-19 Global 17 Juni: Selandia Baru Temukan 2 Kasus Baru
-
Duh, Penjualan Mobil Bulan Mei Kian Ambyar
-
Imbas Corona, Anggaran Banjir dan Infrastruktur DKI Dipangkas Habis Anies
-
Penyerapan Anggaran Kesehatan Penanganan Covid-19 Ternyata Masih Kecil
-
Dexamethasone, Obat Murah yang Selamatkan Nyawa Pasien Corona
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut