Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli zon angkat bicara soal insiden penangkapan seorang warga di Kabupaten Kepulauan Sulu, Maluku Utara. Ia mengatakan kondisi negara saat ini semakin mendekati otoritarianisme.
Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, pria berdarah Minang itu mengomentari berita yang berjudul "Alissa Wahid: Polisi Seharusnya Menuntut Gusdur".
"Inilah salah satu contoh menunjukkan kita makin jauh dari demokrasi dan mendekati otoritarianisme," kata @fadlizon via Twitter.
Mulanya, seorang warga bernama Ismail Ahmad ditangkap hanya karena membagikan status tentang lelucon yang pernah dilontarkan oleh Gusdur. Lelucon tersebut kebetulan berceloteh tentang polisi jujur.
Namun, naas, Ismail justru ditangkap dan digelandang ke kantor kepolisian hanya karena permasalahan tersebut. Padahal, yang ia lakukan hanya menirukan humor Gusdur.
Fadli Zon pun mempermasalahkan mengapa di era saat ini mengutip perkataan seorang mantan presiden saja bisa berurusan dengan polisi.
"Mengutip Gus Dur saja bisa urusan dengan polisi," terangnya.
Ia pun menilai negara ini terlalu berani jika mengklaim negara demokrasi karena insiden semacam ini masih terjadi.
"Kok masih berani bilang negara demokrasi," pungkasnya.
Baca Juga: Foto-foto Terbaru Putri Fadli Zon, Semakin Memikat dan Berprestasi
Setali tiga uang dengan Fadli Zon, warganet di Twitter juga mengungkapkan kegelisahan yang sama melalui kolom reply, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh @mastotoping.
"Bang Fadli, jujur dari nurani mau nanya, siapa sih bang yang kendaliin polisi ini sekarang? Kok jadi gini amat? Ini kan masyarakat jadi ketakutan semua. Ya Allah ya Karim," tulis @mastotoping.
"Namanya juga negara otoriter," kata @HinduanTahir.
Berita Terkait
-
Ada 2 Raja Saling Mengklaim di Keraton Solo, Fadli Zon Mengadu pada DPR
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
5 Fakta Kericuhan Keraton Surakarta, Adu Argumen Dua Kubu 'Berebut Tahta'
-
Korban Pemerkosaan Mei 1998 Alami Teror Berlapis, Dilarang Lapor Oleh Pejabat Negara
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme