Bacakan Pleidoi, Abu Rara Penusuk Wiranto Sangkal Masuk Jaringan Teroris

Suara.com - Tiga terdakwa penusuk mantan Menko Polhukam Wiranto telah membacakan pledoi atau nota pembelaannya dalam sidang online, Kamis (18/6/2020), hari ini.

Mereka akan menghadapi sidang putusan pada Kamis, pekan depan.

Kasie Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Edwin mengungkapkan ketiganya telah membacakan pleidoi secara online yang ditayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah pembacaan pleidoi, para terdakwa akan bersiap untuk menjalani sidang, sepekan kemudian.

"Agenda putusan Kamis minggu depan tanggal 25 Juni 2020," kata Edwin saat dihubungi Suara.com, Kamis.

Dalam sidang dengan jadwal pembacaan pleidoi tadi, salah satu terdakwa yakni Syahrial Alamsyah alias Abu Rara membantah telah melakukan tindakan teror dan pemufakatan jahat bersama terdakwa Samsudin alias Abu Basilah.

Abu Rara menyampaikan bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atau JPU yang menyebut dirinya telah melakukan pemufakatan jahat tidak lah benar dan terbukti.

"Tentang tuduhan perencanaan dengan saudara Samsudin itu tidak ada, Pak. Pemufakatan jahat bersama juga tidak, tidak terbukti juga," kata Abu Rara.

Senada dengan itu, kuasa hukum Abu Rara, Kamsi pun berdalih bahwa kliennya tidak pernah melakukan pemufakatan jahat dan tindakan teror.

Menurut dia, Abu Rara dan bersama istri, yakni Fitri Diana alias Fitri hanya melakukan tindak penganiayaan secara mandiri tanpa adanya pemufakatan jahat.

Baca Juga: Bacakan Pledoi, Abu Rara Bantah Lakukan Tindakan Teror ke Wiranto

"Jadi tidak masuk jaringan teroris, tapi masuk dalam Pasal 351 tentang penganiayaan," ujar Kamsi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Abu Rara, Fitri dan Abu Basilah lantaran dianggap melakukan tindakan teror terhadap Wiranto.

JPU lantas menuntut Abu Rara hukuman 16 tahun penjara, Fitri dituntut 12 tahun penjara, dan Abu Basilah dituntut 7 tahun penjara.

Abu Rara dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 16 jo Pasal 16 A UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Selain itu, dia juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.