Suara.com - Juru bicara (jubir) Pemerintah dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa sakit itu merupakan pilihan, tetapi untuk sehat menjadi kewajiban. Hal ini ditujukan bagi masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Harus diyakini sakit itu pilihan, karena yang wajib itu sehat," kata Achmad Yurianto, dikutip dari percakapannya dengan kantor berita Antara, di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Menurutnya, jika ada yang memilih tidak mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan ternyata menjadi sakit, kondisi ini menjadi wajar karena tidak patuh. Tertular Virus Corona tipe baru bukan takdir, tapi karena ada orang yang memilih cara hidup yang kemudian menyebabkan dia sakit.
"Dia milih tidak pakai masker, dia memilih tidak cuci tangan, dia memilih tidak jaga jarak. Karena seharusnya kita wajib pakai masker, wajib jaga jarak, wajib cuci tangan, karena kita menyadari kita wajib sehat," kata dokter yang akrab disapa Yuri itu.
Masyarakat, menurutnya, perlu menyadari jika tidak sehat maka hidup mereka menjadi tidak produktif. Dan bagi kepala keluarga tentu artinya tidak bisa menafkahi keluarganya yang seharusnya memang itu merupakan kewajiban.
"Oleh karena itu, mari kita pahami betul ini masalah bersama. Hanya kita yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak sulit, patuhi protokol kesehatan," ujar Yuri.
Ia mengatakan tidak bisa berandai-andai kapan pandemi Covid-19 bisa mereda di Indonesia, karena tidak bisa pula berharap semua rakyat Indonesia langsung patuh.
Menurut Achmad Yurianto, pembelajaran dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa didapat, di mata masyarakat upaya itu masih dianggap sebagai alatnya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat. Yang terjadi ketika tidak ada yang mengawasi tidak ada masyarakat justru sembunyi-sembunyi melanggar.
"Yang kita inginkan sekarang, PSBB atau protokol kesehatan itu adalah alatnya masyarakat, orang per orang, agar tidak sakit. Jadi saya pakai masker bukan karena takut didenda, pakai masker karena takut diawasi Pamong Praja, pakai masker itu memang karena kita butuh supaya tidak ketularan," kata Yuri.
Baca Juga: Mini GT Edition Diboyong ke Indonesia, Hanya Tersedia 30 Unit
Tidak pula orang berjauhan karena merasa takut didenda, bukan karena takut diawasi aparat, tetapi ia mengatakan karena memang menyadari tidak ingin tertular SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.
Achmad Yurianto, Direktur Jenderal Pecegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia pernah punya pengalaman perubahan budaya pada waktu belajar antri.
"Mungkin kalau dulu saya mulai antri duluan, kawan saya bilang ngapain antri nanti enggak kebagian. Kan gitu. Tapi sekarang coba ada satu orang enggak antri pasti semua kan marah. Jadi memang perlu waktu berubah," tukasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Ditinggal Sheila Dara Promosi Film di Amerika, Ayah Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Terkini Sang Anak
-
Kondisi Belum Memungkinkan, Operasi Batu Empedu Fahmi Bo Terpaksa Ditunda
-
Pantau Kondisi, Raffi Ahmad Ungkap Alasan Operasi Fahmi Bo Tertunda
-
Stop Boros Beli Makan Siang! Ini Panduan Meal Prep Anti-Ribet buat Anak Kantoran
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta