Suara.com - Juru bicara (jubir) Pemerintah dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa sakit itu merupakan pilihan, tetapi untuk sehat menjadi kewajiban. Hal ini ditujukan bagi masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Harus diyakini sakit itu pilihan, karena yang wajib itu sehat," kata Achmad Yurianto, dikutip dari percakapannya dengan kantor berita Antara, di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Menurutnya, jika ada yang memilih tidak mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan ternyata menjadi sakit, kondisi ini menjadi wajar karena tidak patuh. Tertular Virus Corona tipe baru bukan takdir, tapi karena ada orang yang memilih cara hidup yang kemudian menyebabkan dia sakit.
"Dia milih tidak pakai masker, dia memilih tidak cuci tangan, dia memilih tidak jaga jarak. Karena seharusnya kita wajib pakai masker, wajib jaga jarak, wajib cuci tangan, karena kita menyadari kita wajib sehat," kata dokter yang akrab disapa Yuri itu.
Masyarakat, menurutnya, perlu menyadari jika tidak sehat maka hidup mereka menjadi tidak produktif. Dan bagi kepala keluarga tentu artinya tidak bisa menafkahi keluarganya yang seharusnya memang itu merupakan kewajiban.
"Oleh karena itu, mari kita pahami betul ini masalah bersama. Hanya kita yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak sulit, patuhi protokol kesehatan," ujar Yuri.
Ia mengatakan tidak bisa berandai-andai kapan pandemi Covid-19 bisa mereda di Indonesia, karena tidak bisa pula berharap semua rakyat Indonesia langsung patuh.
Menurut Achmad Yurianto, pembelajaran dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa didapat, di mata masyarakat upaya itu masih dianggap sebagai alatnya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat. Yang terjadi ketika tidak ada yang mengawasi tidak ada masyarakat justru sembunyi-sembunyi melanggar.
"Yang kita inginkan sekarang, PSBB atau protokol kesehatan itu adalah alatnya masyarakat, orang per orang, agar tidak sakit. Jadi saya pakai masker bukan karena takut didenda, pakai masker karena takut diawasi Pamong Praja, pakai masker itu memang karena kita butuh supaya tidak ketularan," kata Yuri.
Baca Juga: Mini GT Edition Diboyong ke Indonesia, Hanya Tersedia 30 Unit
Tidak pula orang berjauhan karena merasa takut didenda, bukan karena takut diawasi aparat, tetapi ia mengatakan karena memang menyadari tidak ingin tertular SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.
Achmad Yurianto, Direktur Jenderal Pecegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia pernah punya pengalaman perubahan budaya pada waktu belajar antri.
"Mungkin kalau dulu saya mulai antri duluan, kawan saya bilang ngapain antri nanti enggak kebagian. Kan gitu. Tapi sekarang coba ada satu orang enggak antri pasti semua kan marah. Jadi memang perlu waktu berubah," tukasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Epstein Files Singgung Simulasi Pandemi Sebelum COVID-19, Nama Bill Gates Terseret
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
Rahasia Rambut Sehat Alyssa Daguise: Bukan Cuma Shampo, Ini yang Wajib Diperhatikan di Kulit Kepala!
-
Merasa Tervalidasi oleh Epstein Files, Jerinx SID: Kini Kebenaran Makin Menyala
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta