Suara.com - Buzzer yang menyerang Komika Bintang Emon di beberapa media sosial (medsos) disebut bekerja secara independen dan bergerak sendiri tanpa ada komando dan instruksi. Dengan begitu, pemerintah tidak bisa disangkutpautkan dengan serangan buzzer yang dialami Bintang Emon.
Pakar teknologi informasi dari Digital Forensic Indonesia Ruby Alamsyah mengatakan, untuk mengatakan buzzer bergerak secara individu atau pun terafiliasi dengan sebuah kelompok itu harus dibuktikan secara keilmuan.
"Untuk mengatakan buzzer ini bergerak secara individu atau kelompok itu harus dilakukan saintifik atau namakan kelompok," kata Ruby saat dihubungi Suara.com, Jumat (19/6/2020).
Ruby mengatakan, kepastian buzzer bergerak secara independen atau kelompok tidak bisa diandai-andai dan diamati secara kasat mata.
"Jadi kalau dari keilmuan saya itu, kalau mau memastikan buzzer itu individu atau kelompok bagaimana pun cara kerja mereka itu harus dilakukan investigasi secara saintifik yang bisa memastikan nanti mendapatkan pelakunya siapa orang-orangnya lalu dilakukan digital analisis lengkap itu akan dapat," jelasnya.
Untuk diketahui, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta semua pihak tak menuduh adanya keterlibatan pemerintah di balik aksi serangan akun media sosial yang menuduh Bintang Eko sebagai buzzer dan pecandu narkoba.
Donny mengklaim pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer untuk menyerang pribadi seorang atau lembaga di dunia maya.
"Pemerintah tidak ada hubungannya dengan buzzer. Apapun afiliasi buzzer itu tidak ada korelasi dengan pemerintah," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Selasa (16/5/6/2020).
Terkait kasus Bintang Emon, Donny menyebut sejumlah akun anonim di media sosial tersebut bergerak sendiri dan tidak dikoordinasikan oleh siapapun.
Baca Juga: Siapa Dalang di Balik Buzzer Penyerang Bintang Emon?
"Pemerintah tidak ada sangkut-pautnya dengan buzzer-buzzer yang dituduhkan itu. Tapi pemerintah tidak di dalam posisi untuk mengatakan apa-apa karena buzzer itu inisiatif mereka sendiri. Tidak dikoordinasi oleh siapa-siapa," ucap dia.
Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah tidak akan melindungi akun buzzer. Pasalnya pemerintah tidak memiliki keterkaitan dengan buzzer.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!
-
Angka Perkawinan Anak Turun ke 5,9 Persen, Pemerintah Soroti 380 Ribu Nikah Tak Tercatat