Suara.com - Buzzer yang menyerang Komika Bintang Emon di beberapa media sosial (medsos) disebut bekerja secara independen dan bergerak sendiri tanpa ada komando dan instruksi. Dengan begitu, pemerintah tidak bisa disangkutpautkan dengan serangan buzzer yang dialami Bintang Emon.
Pakar teknologi informasi dari Digital Forensic Indonesia Ruby Alamsyah mengatakan, untuk mengatakan buzzer bergerak secara individu atau pun terafiliasi dengan sebuah kelompok itu harus dibuktikan secara keilmuan.
"Untuk mengatakan buzzer ini bergerak secara individu atau kelompok itu harus dilakukan saintifik atau namakan kelompok," kata Ruby saat dihubungi Suara.com, Jumat (19/6/2020).
Ruby mengatakan, kepastian buzzer bergerak secara independen atau kelompok tidak bisa diandai-andai dan diamati secara kasat mata.
"Jadi kalau dari keilmuan saya itu, kalau mau memastikan buzzer itu individu atau kelompok bagaimana pun cara kerja mereka itu harus dilakukan investigasi secara saintifik yang bisa memastikan nanti mendapatkan pelakunya siapa orang-orangnya lalu dilakukan digital analisis lengkap itu akan dapat," jelasnya.
Untuk diketahui, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta semua pihak tak menuduh adanya keterlibatan pemerintah di balik aksi serangan akun media sosial yang menuduh Bintang Eko sebagai buzzer dan pecandu narkoba.
Donny mengklaim pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer untuk menyerang pribadi seorang atau lembaga di dunia maya.
"Pemerintah tidak ada hubungannya dengan buzzer. Apapun afiliasi buzzer itu tidak ada korelasi dengan pemerintah," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Selasa (16/5/6/2020).
Terkait kasus Bintang Emon, Donny menyebut sejumlah akun anonim di media sosial tersebut bergerak sendiri dan tidak dikoordinasikan oleh siapapun.
Baca Juga: Siapa Dalang di Balik Buzzer Penyerang Bintang Emon?
"Pemerintah tidak ada sangkut-pautnya dengan buzzer-buzzer yang dituduhkan itu. Tapi pemerintah tidak di dalam posisi untuk mengatakan apa-apa karena buzzer itu inisiatif mereka sendiri. Tidak dikoordinasi oleh siapa-siapa," ucap dia.
Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah tidak akan melindungi akun buzzer. Pasalnya pemerintah tidak memiliki keterkaitan dengan buzzer.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
Tantangan Rencana Rehabilitasi Pascabencana di Sumut: Banyak Rumah Rusak Tak Masuk Kriteria Bantuan
-
Giliran Ancaman Banjir Rob Hantui Pesisir Jakarta hingga 20 Januari
-
Kemenag Buka Penerimaan Murid Baru Madrasah 2026/2027, Bisa Daftar Online
-
Gaya Gibran Saat Kunker ke Papua: Kalungkan Noken dan Disambut Tari Tifa di Biak
-
Negara Nyaris Tekor Rp60 Miliar, KPK Bongkar Skandal 'Main Mata' Petugas Pajak Jakut
-
Waspada! Tol Bandara Soetta Tergenang Pagi Ini, Lalu Lintas Macet Merayap
-
Tak Lagi Tampilkan Tersangka, KPK Diminta Seimbangkan Transparansi dan HAM
-
Tol Arah Bandara Soetta Masih Terendam, Lalin Tersendat, Cek Titik Genangan Ini
-
Usai Reses, 294 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna Perdana Tahun 2026
-
11 Jam Geledah Kantor Pajak Jakut, KPK Sita Duit Valas Terkait Suap Diskon Pajak Rp60 M