Suara.com - Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono melayangkan kritik kepada pemerintah terkait istilah zona hijau yang belakangan ini kerap dipakai untuk menyebut wilayah dengan kasus corona rendah.
Melalui akun Twitter-nya @drpriono, Pandu menyoroti istilah "zona hijau" dalam penanganan kasus COVID-19. Menurutnya, hal itu berbahaya karena sejatinya negara Indonesia masih belum aman, kasus virus corona masih terus bertambah setiap harinya.
"Mas jubah [juru wabah], zona hijau itu aman? Istilah zona itu sesat, yang bikin tak paham dinamika penularan. Tak ada kasus disebut hijau, bisa direkayasa dengan tak lakukan tes," terang Pandu via Twitter.
Ia pun menyamakan istilah zona hijau pada kasus COVID-19 dengan zona hijau pada pilkada atau pariwisata. Menurutnya, kata "hijau" dalam kasus ini digunakan untuk memberikan kesan daerah dengan label zona hijau seolah-olah aman, padahal kenyataannya tak bisa disebut demikian.
"Pilkada menggoda agar terkesan hijau, atau daerah pariwisata agar wisman [wisatawan mancanegara] mau datang. Ingat Indonesia itu belum aman!" katanya.
Sementara itu, terkait hal ini, warganet ternyata sepakat dengan pernyataan Pandu. Mereka juga mengkhawatirkan pemakaian istilah "zona hijau" pada penanganan kasus COVID-19. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh akun bernama @pandukwn ini.
"Sudah terjadi, pelatih timnas dari korsel ogah balik ke Indonesia karena grafik COVID-19 masih tinggi, new normal di Indonesia kan sebenarnya new normal yang dipaksakan, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan WHO dimana kurva penyebaran sudah landai baru diadakan new normal," tulis @pandukwn.
"Label zona hijau semakin ngeri, jangan-jangan banyak OTG [Orang Tanpa Gejala] sliweran tanpa protokol kesehatan," kata @etik_sp.
"Setuju prof. Istilah zona hijau, kuning, merah dalam konteks pandemi tidak cocok," kata @safrudi53158735.
Baca Juga: Komisi VIII Dukung Aktivitas Belajar Pesantren di Zona Hijau
Berita Terkait
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Anggaran Daerah Dipotong, Menteri Tito Minta Pemda Tiru Jurus Sukses Sultan HB X di Era Covid
-
Korupsi Wastafel, Anggota DPRK Aceh Besar jadi Tersangka usai Polisi Dapat 'Restu' Muzakir Manaf
-
Indonesia Nomor 2 Dunia Kasus TBC, Menko PMK Minta Daerah Bertindak Seperti Pandemi!
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan