Suara.com - Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono melayangkan kritik kepada pemerintah terkait istilah zona hijau yang belakangan ini kerap dipakai untuk menyebut wilayah dengan kasus corona rendah.
Melalui akun Twitter-nya @drpriono, Pandu menyoroti istilah "zona hijau" dalam penanganan kasus COVID-19. Menurutnya, hal itu berbahaya karena sejatinya negara Indonesia masih belum aman, kasus virus corona masih terus bertambah setiap harinya.
"Mas jubah [juru wabah], zona hijau itu aman? Istilah zona itu sesat, yang bikin tak paham dinamika penularan. Tak ada kasus disebut hijau, bisa direkayasa dengan tak lakukan tes," terang Pandu via Twitter.
Ia pun menyamakan istilah zona hijau pada kasus COVID-19 dengan zona hijau pada pilkada atau pariwisata. Menurutnya, kata "hijau" dalam kasus ini digunakan untuk memberikan kesan daerah dengan label zona hijau seolah-olah aman, padahal kenyataannya tak bisa disebut demikian.
"Pilkada menggoda agar terkesan hijau, atau daerah pariwisata agar wisman [wisatawan mancanegara] mau datang. Ingat Indonesia itu belum aman!" katanya.
Sementara itu, terkait hal ini, warganet ternyata sepakat dengan pernyataan Pandu. Mereka juga mengkhawatirkan pemakaian istilah "zona hijau" pada penanganan kasus COVID-19. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh akun bernama @pandukwn ini.
"Sudah terjadi, pelatih timnas dari korsel ogah balik ke Indonesia karena grafik COVID-19 masih tinggi, new normal di Indonesia kan sebenarnya new normal yang dipaksakan, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan WHO dimana kurva penyebaran sudah landai baru diadakan new normal," tulis @pandukwn.
"Label zona hijau semakin ngeri, jangan-jangan banyak OTG [Orang Tanpa Gejala] sliweran tanpa protokol kesehatan," kata @etik_sp.
"Setuju prof. Istilah zona hijau, kuning, merah dalam konteks pandemi tidak cocok," kata @safrudi53158735.
Baca Juga: Komisi VIII Dukung Aktivitas Belajar Pesantren di Zona Hijau
Berita Terkait
-
WFH demi Hemat BBM: Solusi Visioner atau Sekadar Geser Beban ke Rakyat?
-
Pemerintah Siapkan Skenario dari era Covid-19 Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Timur Tengah
-
Jerinx SID Kembali Singgung Konspirasi COVID-19, Ungkit Aksi Demo Tolak Rapid Tes Tahun 2020
-
Epstein Files Singgung Simulasi Pandemi Sebelum COVID-19, Nama Bill Gates Terseret
-
Merasa Tervalidasi oleh Epstein Files, Jerinx SID: Kini Kebenaran Makin Menyala
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Tak Semua Penghijauan Berdampak Positif, Studi Ungkap Ancaman di Balik Penanaman Pohon Massal
-
Jejak Gelap Aep Saepudin: Sosok Pendiam di Rancaekek yang Jadi Broker Senpi Ilegal Ki Bedil
-
Esra Erkomay: Deteksi Dini Harus Jadi Budaya Agar Kanker di Indonesia Bukan Lagi Vonis Mati