Suara.com - Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono melayangkan kritik kepada pemerintah terkait istilah zona hijau yang belakangan ini kerap dipakai untuk menyebut wilayah dengan kasus corona rendah.
Melalui akun Twitter-nya @drpriono, Pandu menyoroti istilah "zona hijau" dalam penanganan kasus COVID-19. Menurutnya, hal itu berbahaya karena sejatinya negara Indonesia masih belum aman, kasus virus corona masih terus bertambah setiap harinya.
"Mas jubah [juru wabah], zona hijau itu aman? Istilah zona itu sesat, yang bikin tak paham dinamika penularan. Tak ada kasus disebut hijau, bisa direkayasa dengan tak lakukan tes," terang Pandu via Twitter.
Ia pun menyamakan istilah zona hijau pada kasus COVID-19 dengan zona hijau pada pilkada atau pariwisata. Menurutnya, kata "hijau" dalam kasus ini digunakan untuk memberikan kesan daerah dengan label zona hijau seolah-olah aman, padahal kenyataannya tak bisa disebut demikian.
"Pilkada menggoda agar terkesan hijau, atau daerah pariwisata agar wisman [wisatawan mancanegara] mau datang. Ingat Indonesia itu belum aman!" katanya.
Sementara itu, terkait hal ini, warganet ternyata sepakat dengan pernyataan Pandu. Mereka juga mengkhawatirkan pemakaian istilah "zona hijau" pada penanganan kasus COVID-19. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh akun bernama @pandukwn ini.
"Sudah terjadi, pelatih timnas dari korsel ogah balik ke Indonesia karena grafik COVID-19 masih tinggi, new normal di Indonesia kan sebenarnya new normal yang dipaksakan, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan WHO dimana kurva penyebaran sudah landai baru diadakan new normal," tulis @pandukwn.
"Label zona hijau semakin ngeri, jangan-jangan banyak OTG [Orang Tanpa Gejala] sliweran tanpa protokol kesehatan," kata @etik_sp.
"Setuju prof. Istilah zona hijau, kuning, merah dalam konteks pandemi tidak cocok," kata @safrudi53158735.
Baca Juga: Komisi VIII Dukung Aktivitas Belajar Pesantren di Zona Hijau
Berita Terkait
-
Indonesia Nomor 2 Dunia Kasus TBC, Menko PMK Minta Daerah Bertindak Seperti Pandemi!
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
-
Katanya Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Kok BI Pakai Skema saat Covid-19 demi Biayai Program Pemerintah?
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
Alasan Covid Dimentahkan, Pengacara Roy Suryo Sebut Jawaban Kejagung soal Eksekusi Silfester Absurd
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
Terkini
-
Bantah Makam Arya Daru Diacak-acak Orang Tak Dikenal, Polisi: Itu Amblas Faktor Alam!
-
Menkes Budi Tegaskan Peran Kemenkes Awasi Keamanan Program Makan Bergizi Gratis
-
Terungkap! Ini Rincian 'Tarif Sunat' Dana Hibah yang Bikin Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Kaya
-
Demi Buktikan Bukan Pembunuhan, Polisi akan 'Buka-bukaan' 20 CCTV ke Keluarga Arya Daru
-
'Mari Bergandeng Tangan': Disahkan Negara, Mardiono Serukan 'Gencatan Senjata' di PPP
-
Fakta Mengejutkan 'Bjorka KW': Bukan Ahli IT dan Tak Lulus SMK, Belajar Retas Otodidak dari Medsos
-
Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, DPR Sebut Konstruksi Bangunan Tak Ideal
-
Viral di MRT, Lansia 73 Tahun Ini Ditangkap dan Punya 23 Kasus Kriminal
-
Bukan Bjorka Asli! Polisi Bekuk Pemuda Minahasa Usai yang Klaim 4,9 Juta Data Nasabah Bank
-
Jejaring Penyuap Eks Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Mulai 'Diangkut' KPK