Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan

Suara.com - PDIP secara resmi mengumumkan arah politiknya dalam peta pemerintahan nasional melalui pembacaan Rekomendasi Eksternal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memilih jalur sebagai kekuatan penyeimbang (checks and balances) demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Sikap politik ini dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham sebagai Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP, pada acara penutupan Rakernas yang berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dalam penjelasannya, Jamaluddin menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan mandat ideologis partai untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada rakyat dan tidak melenceng dari semangat konstitusi.

"Rakernas Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia," ujar Jamaluddin saat bacakan hasil rekomendasi.

Lebih lanjut, PDIP menilai bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol yang kuat untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan.

Untuk itu, penguatan elemen masyarakat sipil, kebebasan pers, serta reformasi hukum menjadi poin utama dalam perjuangan politik partai ke depan.

"Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik," kata dia.

"Perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara," Jamaluddin menambahkan.

Baca Juga: Rocky Gerung Puji Pidato Megawati: Melampaui Politik Praktis!

PDI Perjuangan menekankan bahwa peran penyeimbang ini bukanlah sekadar oposisi tanpa dasar, melainkan sebuah upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas negara di hadapan rakyatnya.

Etika dan moral politik ditempatkan sebagai pedoman utama dalam mengawal pemerintahan.

"Setiap langkah politik Partai haruslah menempatkan etika-moral dan kebenaran hakiki sebagai pandu, guna memastikan negara tidak melenceng dari amanat UUD NRI 1945," pungkasnya.