Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengirimkan mantan teroris yang sudah berstatus mantan narapidana terorisme ke Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur. BNPT memberdayakan eks narapidana terorisme dalam pengelolaan agrowisata di tiga provinsi yang menjadi proyek percontohan program deradikalisasi.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan ada tiga daerah yang menjadi proyek percontohan konsep agrowisata sebagai salah satu upaya deradikalisasi bagi eks napi terorisme.
"Pada 2020-2021, kami coba konsep agrowisata dengan tiga daerah 'pilot project', yakni Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan NTT," katanya, saat berkunjung ke Kantor Redaksi LKBN ANTARA, Wisma Jakarta.
Dalam program agrowisata itu, kata dia, BNPT bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal, termasuk eks napi terorisme.
"Dengan memberikan ruang kehidupan yang baru dan memberikan nilai ekonomi sehingga mereka lebih survive melalui kegiatan itu. Diharapkan mereka tidak kembali ke perbuatan yang lama (terorisme)," katanya.
Boy menjelaskan BNPT juga menggandeng kalangan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan deradikalisasi dengan mendirikan yayasan hingga usaha kecil menengah (UKM).
"Kegiatan yang sifatnya UKM-UKM sudah ada, tinggal memacu. Seperti di Lamongan, Jatim, ada. Mereka eksis dan survive dengan kegiatan UKM," katanya.
Selain itu, kata dia, ormas-ormas juga memanfaatkan pendidikan nonformal, misalnya pesantren untuk membantu upaya deradikalisasi, serta berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Diakui Boy, latar belakang eks napi terorisme beragam, termasuk motivasi terlibat dalam gerakan radikal, seperti desakan ekonomi dan berbagai macam sehingga perlu penanganan yang berbeda.
Baca Juga: Bacakan Pleidoi, Abu Rara Penusuk Wiranto Sangkal Masuk Jaringan Teroris
"Harus assessment dulu tingkat pemikiran radikal dan intoleran mereka. Harus didalami dulu, mereka radikal kenapa? Apakah kondisi emosional, ekonomi. Kategorinya berbeda, karena itu treatment bisa berbeda," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Tudingan Sesat Imigrasi AS, Sebut Wasit Omar Artan Terlibat Organisasi Teroris
-
Duka Mendalam saat Teroris Tembaki Masjid San Diego, Bocah Selamat Ungkap Detik-Detik Mencekam
-
Mendagri Dorong Penguatan Penggunaan Soft Approach dalam Mencegah Ekstremisme & Terorisme
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!