Kepala Bakamla: Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia Belum Optimal

Suara.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan bahwa tata kelola laut di Indonesia yang berjalan hingga saat ini nyatanya belum optimal. Hal itu disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi di tanah air.

Aan menjelaskan dengan adanya tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia, membuat biaya logistik semakin meningkat. Karena pelaku ekonomi yang harus menggunakan jalur laut harus diperiksa oleh aparat yang berbeda untuk objek yang sama.

Hal itu dijelaskan oleh Aan saat menjadi pembicara (panelis) pada acara Diskusi Panel dengan tema "Peran Polisionil TNI Angkatan Laut Dihadapkan dengan Perwujudan Omnibus Law Keamanan Laut" di di Gedung Samadikun, Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, tata kelola keamanan laut yang ideal itu dibangun atas dasar kesamaan visi dari setiap elemen kelembagaan yang terkait serta adanya penyederhanaan peraturan. Selain itu ia juga menganggap proses tata kelola keamanan laut itu harus dikelola dalam satu pintu.

"Sehingga output dari tata kelola satu pintu ini adalah tata kelola keamanan laut yang baik dan terbangun sistem kewaspadaan maritim serta pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Di sisi lain, Aan juga menerangkan secara mendalam soal ancaman situasi keamanan laut dan konsep strateginya. Ia menyebut setidaknya ada delapan bentuk ancaman faktual dan potensial terjadi di laut, yakni pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, kejahatan terorganisasi transnasional, penangkapan ikan ilegal, pencemaran di laut, terorisme di laut, dan invasi.

Kejahatan terorganisasi transnasional menjadi salah satu ancaman yang paling berbahaya menurutnya karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang.

Kalau dilihat dari sejumlah permasalahan keamanan maritim dengan melihat kekuatan dan kelemahannya, maka konsep strategi maritim Indonesia pun dapat disusun guna menghadapi seluruh ancaman tersebut secara sistematis.

"Strategi maritim ini bertumpu pada presence at sea, sebagai strategi keamanan maritim, explore the sea sebagai strategi ekonomi maritim, dan trust build by sea sebagai strategi diplomasi maritim," pungkasnya.

Baca Juga: Korupsi Bakamla, Dirut PT CMI Didakwa Rugikan Negara Rp 63 Miliar