Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk memposisikan diri sebagai wasit yang netral dan objektif pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Selain itu, Tito juga berharap Bawaslu bisa berlaku secara bijaksana dalam menghadapi setiap adanya pelaporan dugaan pelanggaran.
Tito menyampaikan harapannya tersebut dalam pidatonya di acara Launching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang disiarkan secara virtual, Selasa (23/6/2020).
"Kami berharap kepada teman-teman Bawaslu semua jajaran karena posisi Bawaslu pada kontestasi pilkada ini adalah wasit, kami harap bisa jadi wasit yang betul-betul baik, yang obyektif, netral," kata Tito.
Di sisi lain, Tito menyampaikan ada sejumlah hal yang sebaiknya dipertimbangkan Bawaslu RI yakni adanya kekhususan situasi sehingga mendorong anggota KPUD, misalnya melakukan diskresi sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.
Namun mantan Kapolri tersebut menekankan maksudnya bukan untuk mentolerir kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, tindak lanjut dugaan pelanggaran pilkada yang bisa disikapi Bawaslu RI secara bijaksana.
"Ketika mengambil sikap apakah ada laporan sengketa, dugaan pelanggaran apakah bisa dilakukan dengan penyelesaian mediasi, atau mengambil tindakan administrasi, atau penegakan hukum dengan melibatkan Gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan," ujarnya.
"Di sini memang perlu, mohon maaf, sikap yang wise dengan yang betul-betul proprosional ketika menerapkan tindakan hukum sebagai tindakan terakhir dalam sengketa," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Temukan Pilkada Serentak 2020 Rawan Politik Uang dan ASN Berpihak
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional