Suara.com - Persaudaraan Alumni atau PA 212 dan sejumlah ormas Islam bakal menggelar aksi bertajuk "Aksi Selamatkan NKRI & Pancasila Dari Komunisme" di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (24/6/2020). Aksi yang menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila dari Prolegnas itu sedianya bakal berlangsung pada pukul 13.00 WIB siang ini.
Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak Polda Metro Jaya. Bahkan, dia menyebut jika surat pemberitahuan itu sudah diterima oelh pihak kepolisian.
"SP (surat pemberitahuan) sudah diterima Polda," kata Slamet saat dikonfirmasi, Rabu siang.
Slamet berharap agar pihak polisi tidak melarang terkait menyampaikan aspirasi di muka publik tersebut. Dia menekankan, pihaknya akan tetap mengedepankan protokol kesehatan selama aksi berlangsung.
"Insyaallah (tidak dilarang) yang penting tertib," ucap Slamet.
Sementara itu, Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari mengatakan, pihaknya akan mengawasi secara ketat jalannya aksi. Dalam hal ini, polisi akan mengawasi soal protokol kesehatan mengingat aksi berlangsung saat pandemi Covid-19.
Menurut Jauhari, pihaknya bakal mengimbau agar massa yang turun dalam aksi kali ini untuk jaga jarak. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan masker apabila ada massa aksi yang tidak memakai.
"Anggota kami imbau protokol kesehatan dan jaga jarak. Kami siapkan masker bagi yang tak mengenakan," kata Jauhari kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).
Jauhari menyebut, pihaknya juga akan menutup pintu tol di sekitar Gedung DPR/MPR untuk mencegah massa membludak dan masuk ke jalan tol. Nantinya akan disiagakan barier agar madda tidak masuk ke dalam jalan tol.
Baca Juga: Tak Hanya Tolak RUU HIP, Anak NKRI juga Desak DPR Memberhentikan Presiden
"Di pintu masuk keluar masuk tol dipagar betis. Sistem barier kami perisai. Agar tak masuk tol," sambungnya.
Total ada 1.150 personel gabungan bakal menjaga seluruh sisi gedung DPR/MPR. Para personel bakal ditempatkan di sejumlah titik di Gedung DPR/MPR RI.
"Penempatan personel di depan Pintu DPR, pertigaan ladokgi, di sepanjang TVRI GBK, belakangan DPR dan Kementerian Kehutanan," ujar Jauhari.
Berita Terkait
-
Takut Massa PA 212 Membludak, Polisi Bakal Tutup Pintu Tol di Kawasan DPR
-
PA 212 Demo saat Corona, Kawasan DPR Dijaga Ketat 1.150 Aparat
-
Tak Hanya Tolak RUU HIP, Anak NKRI juga Desak DPR Memberhentikan Presiden
-
Heboh Seruan Dipecat dari MUI, Tengku Zul: Waspada Pengalihan Isu RUU HIP
-
PA 212 Gelar Demo Tolak RUU HIP, Ferdinand: Pulanglah, Bahaya Covid di Luar
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM