Suara.com - Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menerima curhatan dari orang tua murid yang merasa Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta tidak adil.
Lantaran tidak begitu paham dengan PPDB, Jansen lantas meneruskan keluhan ini kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui cuitan di akun Twitter @jansen_jsp, Jumat (26/6/2020), ia menyampaikan keluhan orang tua murid itu.
"Nuwunsewu mas @aniesbaswedan. Saya tidak terlalu ngerti soal aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini," cuit Jansen, dikutip Suara.com.
"Yang saya baca Ombusman dukung Pemda DKI. Itu aja," imbuhnya.
Jansen merasa Anies perlu menanggapi banyaknya keluhan dari orang tua murid terkait sistem PPDB DKI Jakarta.
"Tapi melihat banyaknya keluh kesah yang muncul, mungkin jenengan perlu beri penjelasan ulang kepada para orang tua didik ini," tulis Jansen disertai emotikon tangan bergaya namaste.
Dalam cuitan itu, Jansen juga melampirkan keluhan orang tua murid yang merupakan pemilik akun Twitter @AbuNasya2.
Abu merasa aturan baru PPDB DKI Jakarta tidak adil. Hal ini membuat anaknya menangis, sementara dia hanya bisa pasrah.
Menurut Abu, sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi di DKI Jakarta sebaiknya diperbaiki.
Baca Juga: Sempat Ngamuk saat Konferensi Pers PPDB Jakarta, Ortu Murid Ini Minta Maaf
"Anakku MENANGIS, saya Orang Tua hanya bisa pasrah, tawakkal, berdoa & menulis twit ini. Aturan baru PPDB DKI Jakarta sangat Tidak adil dan aneh," tulis @AbuNasya2.
Ia menambahkan, "Mohon Pemprov DKI membatalkan & merivisi aturan penerimaan ZONASI yang aneh berdasarkan umur yang membuat suram pendidikan."
Warganet lain juga mengaku memiliki pengalaman serupa. Mereka pun meminta Jansen untuk menyuarakan keluhan tersebut.
Misalnya cerita @Arjuna_lreng, "Tolong suarakan bang..Anak saya pun sampe sekarang merasa bersalah gak lolos seleksi dia takut karena kalah nilai padahal dia gak lolos karena kalah umur dan sebagai orang tua saya bingung mau jelasin apa ke anak yang baru berumur 12 tahun 5 bulan yang gak pernah bolos dan rajin belajar."
Sementara netizen lain mengatakan kalau PPDB dengan jalur zonasi yang memakai sistem seleksi usia terjadi di seluruh Indonesia.
"Nasional ini bang, bukan di DKI saja, aturannya dari kementerian sepertinya, bantu colek pak Mentri bang.. makasih," kata @maulevant1.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan