Suara.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari ancaman Presiden Jokowi yang bakal melakukan reshuffle karena jengkel dengan kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Ekonom senior tersebut menanggapi santai ancaman Jokowi itu. Menurut Rizal Ramli, posisi dalam kabinet cuma hadiah untuk pendukung politis dan finansial.
"Wong posisi kabinet hanya untuk hadiah-hadiah pendukung politis dan finansial," kicau Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com dari akun jejaring sosial Twitter, @RamliRizal, Senin (29/6/2020).
Menurut Rizal Ramli, mereka memiliki kapasitas yang payah, rendah dalam hal keberpihakan terhadap rakyat, dan kebanyakan tidak memiliki rekam jejak yang bisa mengubah menjadi lebih baik.
"Keberpihakan kepada rakyat rendah, kapasitas payah, kebanyakan tidak memiliki track record bisa ‘turn-around’ (mengubah jadi lebih baik) secara makro dan korporasi. Eh udah gitu, masih ada yang aji mumpung," cuit Rizal Ramli.
Cuitan Rizal Ramli tersebut mengomentari pendapat dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution yang mengatakan Jokowi jengkel karena tidak kesamaan perasaan antara presiden dan menteri dalam mengatasi masalah.
"Jokowi sedang memikirkan untuk reshuffle kabinet. Jengkel dan kesal karena ada ketidaksamaan perasaan antara presiden dan para menteri dalam mengatasi masalah 267 juta rakyat. Tidak ada progres signifikan yang dilakukan dalam menghadapi krisis Covid-19," tulis Syarial melalui akun Twitter @syahrial_nst.
Ancaman reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
Baca Juga: Andreas PDIP: Reshuffle Kabinet Jokowi Harus Segera Dilakukan
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
Berita Terkait
-
Andreas PDIP: Reshuffle Kabinet Jokowi Harus Segera Dilakukan
-
Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Jarang Kasih Kode Sekeras Itu
-
Jokowi Sentil Kemenkes, Tengku Zul: Pak Presiden Jengkel? Apalagi Rakyat
-
Menteri Kerja Lamban, Jokowi Ancam Reshuffle dan Bubarkan Lembaga
-
Kinerja Menteri Masih Biasa Saja, Jokowi: Saya Siap Pertaruhkan Reputasi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas