Suara.com - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), organisasi federasi yang beranggotakan 95 Organisasi Perempuan melaporkan kasus pelibatan anak saat sejumlah ormas melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR RI pada Rabu (24/6/2020), pekan lalu.
Pelaporan itu disampaikan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020).
Ormas yang yang melibatkan anak di bawah umur tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
KPAI menegaskan, anak-anak dan remaja tak diperbolehkan terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi.
"Hindari pelibatan anak untuk aktivitas demonstrasi, karena rentan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ketua KPAI, Susanto kepada Suara.com.
Ia menyerukan semua pihak untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menghargai hak-hak anak.
"Pastikan anak tumbuh kembang sesuai tahapannya," ujar dia.
Sebelumnya, aksi demo menolak RUU HIP di depan Gedung DPR RI melibatkan puluhan anak-anak. Bahkan sebagian dari mereka dibawa polisi ke Mapolres Metro Jakarta Barat lantaran terlantar.
Ada sebanyak 40 anak yang diamankan polisi karena berada di sejumlah titik di kawasan Jakarta Barat pada Rabu pekan lalu.
Baca Juga: Ormas Antikomunis Bakar Bendera PDIP, Polisi Mulai Periksa Saksi dan Ahli
"Ketika kami dapati mereka, maka anggota mengajak ke halaman Mapolres Jakarta Barat. Kami melihat mereka ini kebingungan," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie S Latuheru seperti dilaporkan Antara, Rabu.
Anak-anak yang mengikuti demo tersebut mengaku mendapatkan undangan atau ajakan datang ke demo melalui sosial media. Rata-rata anak tersebut dari kawasan Tangerang dan Kalideres, Jakarta Barat.
Puluhan anak tersebut meminta untuk dipulangkan ke rumahnya oleh aparat Kepolisian. Mereka dikawal sampai lokasi tujuan agar tidak putar balik menuju lokasi demo.
Berita Terkait
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Bukan Soal Nafkah, Ini Alasan Utama Ruben Onsu Laporkan Masalah Anak ke KPAI
-
Peringatan Keras untuk Pemerintah! MBG Bisa Sia-sia Jika Anak Masih Dikepung Makanan Tak Sehat
-
KPAI: Copot Kepala BGN Tak Cukup, MBG Harus Dievaluasi Total
-
Dulu Identik dengan Lansia, Mengapa Diabetes Tipe 2 Kini 'Hobi' Menyerang Remaja?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT