Suara.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menawarkan kewarganegaraan pada penduduk Hong Kong setelah UU Keamanan Nasional disahkan pada Selasa (30/06/2020).
Menyadur BBC pada Kamis (02/07/2020), ada tiga juta penduduk Hong Kong diberi kesempatan menetap di Inggris hingga akhirnya bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Pemegang paspor Inggris yang memenuhi syarat bisa tinggal Inggris selama lima tahun. Setahun berikutnya semua warga negara Inggris di luar negeri dan tanggungannya bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Sebelumnya, pemegang Paspor Luar Negeri Nasional Britania Raya atau British National Overseas (BNO) Passport di Hong Kong memiliki hak istimewa bebas visa tinggal di Inggris selama enam bulan saja.
Boris Johnson menegaskan, UU Keamanan Nasional yang baru adalah pelanggaran deklarasi bersama Sino-Inggris tahun 1985.
Dalam perjanjian yang mengikat secara hukum tersebut, dijelaskan tentang kebebasan Hong Kong yang akan dilindungi selama 50 tahun setelah China mengambil alih kedaulatan pada tahun 1997.
"Itu melanggar otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan mengancam kebebasan dan hak yang dilindungi oleh deklarasi bersama," katanya.
"Jika China melanjutkan jalur ini, kami akan memperkenalkan rute baru bagi mereka yang berstatus Nasional Inggris (Luar Negeri) untuk memasuki Inggris. Memberikan cuti terbatas pada mereka agar tetap tinggal dan bekerja di Inggris dan setelah itu untuk mengajukan kewarganegaraan," tegas Boris.
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan tidak ada batasan jumlah atau kuota untuk proses ini. Proses aplikasi juga akan dibuat sederhana.
Baca Juga: Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan
"Ini adalah serangkaian pengaturan khusus yang dirancang khusus untuk keadaan unik yang kita hadapi dan mengingat komitmen historis kita kepada rakyat Hong Kong," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Silsilah Bodong Pemain Naturalisasi Malaysia Dibongkar FIFA! Ini Daftar Lengkapnya
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
Terkini
-
Gerakan Pisahkan Prabowo-Jokowi Terendus, Projo Bongkar Sosok Penggerak di Balik Layar
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Pemerintah Bentuk Satgas Audit Bangunan Pesantren
-
Geger Skandal Hilda Priscillya dan Pratu Risal, Waspada Jebakan Link Video 8 Menit Penguras Rekening
-
Purbaya Restui Pramono Bangun Gedung di Lahan Kemenkeu: Yang Penting Saya Nggak Keluar Uang!
-
Benarkah Prabowo-Jokowi Sengaja Diadu Domba Demi Gulingkan Gibran dan Menang Pilpres 2029?
-
SBY Cuekin Kapolri di HUT TNI? Demokrat Ungkap Fakta di Balik Video Viral yang Menghebohkan
-
Dominasi Digital Kian Mencekik? UMN dan Wavemaker 'Bocorkan' Peta Jalan Transformasi Industri Media
-
Rekam Jejak Halim Kalla: Dari Inovator Bioskop Digital ke Tersangka Korupsi Rp1,3 Triliun
-
TKA 2025 Resmi Ditutup, Selanjutnya Fase Apa yang Dilalui Para Siswa?
-
Sandera Polisi saat Demo Rusuh, Hakim Perintahkan 2 Mahasiswa Undip Dibebaskan dan Berkuliah Lagi