Suara.com - Indonesia Political Opinion (IPO) belakangan hasil survei terkait menteri Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.
Berdasarkan pemaparan survei seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--, Senin (6/7/2020), setidaknya ada 10 menteri yang berada di posisi tidak aman.
Paling tinggi adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang disebut mengantongi suara sebesar 64,1 persen dari total responden.
Menurut Direktur IPO Dedi Kurnia Syah, dalam acara diskusi Polemik Trijaya, akhir pekan lalu, nama menteri berikutnya yang bisa kena reshuffle adalah Terawan Agus Putranto dengan 52,4 persen suara.
“Lalu ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, dan Menteri Agama Fahrul Razy 40,8 persen,” katanya.
Di dalam data tersebut, ada pula nama Menteri KKP Edhy Prabowo 36,1 persen, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan 33,2 persen, dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6 persen.
Demikian halnya dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7 persen, dan Menteri BUMN Erick Thohir 18,4 persen.
Kata Dedi, survei IPO dilakukan kepada 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi. Survei dilakukan pada periode 8-25 juni 2020.
Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun turut angkat bicara soal rilis survei 10 menteri favorit Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang diinginkan untuk direshuffle.
Baca Juga: Din Syamsuddin dkk Gugat UU Corona ke MK, Refly Harun: Ini soal Gengsi
Menurut Refly, angka 72,9 persen responden yang menganggap Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle merupakan angka yang tidak main-main. Ini pertanda publik memang merasa tak nyaman dengan kinerja sejumlah kementerian.
Tetapi dari 10 nama yang kira-kira jadi favorit reshuffle, setidaknya lima nama datang dari rekomendasi parpol pengusung presiden.
Kelimanya adalah Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah, Menteri KKP Edhi Prabowo, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menpora Zainudin Amali.
Sementara beberapa nama lainnya, diketahui merupakan orang-orang dekat dengan Jokowi, yakni Luhut, Erick, Teten, dan Fachrul Razi. Praktis, hanya Terawan yang aman dan tak memiliki beban untuk dicopot.
Kata Refly, untuk nama-nama yang direkomendasikan dari parpol, biasanya akan ditukar dengan nama lainnya. Seperti Yasonna Laoly misalnya, yang digosipkan bakal ditukar dengan Trimedya Panjaitan.
Sedangkan orang-orang dekat Presiden, inilah yang dipertanyakan, apakah dia berani melengserkannya, atau memberi pos lain seperti di komisaris BUMN andaipun benar mereka yang jadi target reshuffle.
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin dkk Gugat UU Corona ke MK, Refly Harun: Ini soal Gengsi
-
Ditanya Soal Isu Reshuffle, Moeldoko: Muncul Peramal-peramal Baru
-
Dirut Inalum Nyaris Diusir Anggota Dewan, Refly Harun Kurang Sreg
-
Menko Luhut Bangga, Dulu Indonesia Impor, Kini Rajin Ekspor APD
-
Luhut Kaget, Indonesia Disebut Sebagai Negara Berpenghasilan Menengah Atas
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo