Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan dengan Partai Gerindra untuk beberapa daerah di Pilkada 2020 yang keduanya tidak berkoalisi. Sebab untuk beberapa daerah lain, antara Golkar dan Gerindra memiliki kesamaan pandang.
Namun, ia tidak merinci berapa jumlah daerah yang terdapat peta koalisi Golkar dan Gerindra.
"Ada persamaan soal pilkada, ada juga yang berbeda. Perbedaan dalam pilkada sesuatu normal dan wajar-wajar saja. Tapi kita semua sepakat mendukung dan menjaga persahabatan, NKRI, dan berjuang demi kemajuan indonesia," kata Airlangga usai kunjungan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (6/7/2020).
Airlangga mengatakan, akan terus melakukan komunikasi berkala dengan Prabowo. Hal itu dilakukan untuk menjaga persamaan antara kedua partai yang sudah terjalin untuk koalisi di pilkada.
"Jadi lebih banyak persamaan dan perbedaan. Ini akan terus kami jaga, kami akan berkomunikasi secara periodik. Di kabinet kami bicara cukup sering, tapi di sini antar Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra silaturahmi selama ini sangat lancar," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya menyepakati untuk berkoalsi dengan Partai Golkar untuk beberapa daerah di Pilkada serentak 2020.
Hal itu diungkapkannya usai menyambut kunjungan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan sore ini.
Kendati sepakat untuk beberapa daerah, Prabowo berujar antara Gerindra dan Golkar juga berbeda pandang untuk daerah di liar koalisi.
"Tadi kami menukar pandangan membahas beberapa hal menyangkut kebangsaan, lingkungan, strategis, sampai dengan kemungkinan-kemungkinan yang di depan kita bagaimana kerja sama Golkar dan Gerindra khususnya di pilkada-pilkada tertentu. Di beberapa tempat kami cocok, di beberapa tempat kami setuju untuk berbeda," tutur Prabowo, Senin (6/7/2020).
Baca Juga: Airlangga Hartarto Bertamu ke Rumah Prabowo
Meski tidak semua daerah berkoalisi antara Gerindra dengan Golkar, namun menurut Prabowo hal tersebut tidak menjadi masalah. Mengingat, Indonesia memang negara demokrasi yang menilai perbedaan bukan merupakan suatu persoalan.
"Tidak ada masalah, ini demokrasi yang penuh kekeluargaan, persaingan, perbedaan. Tapi di ujung kita semua komit terhadap persatuan bangsa dan kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Jadi kita ingin demokrasi kita nanti semarak tapi sejuk," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun