Suara.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan kajian mengenai kemarahan Presiden Joko Widodo di hadapan para Menteri dalam sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020. LP3ES menganalisi respon publik melalui media online dan media sosial setelah Sekretariat Kabinet mengunggah video kemarahan Jokowi di Youtube.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini menilai marah Jokowi terhadap kinerja kebijakan ekonomi dan pandemi bisa merupakan kritik internal, tetapi bisa juga 'melenyapkan' fakta terhadap kinerja yang gagal karena tergantikan oleh drama yang secara politik menarik bagi media dan publik secara luas.
Sejak video Jokowi marah di hadapan para anggota kabinet diunggah Seskab di media sosial, pembahasan tentang isu ini secara agregat dominan dalam nada negatif, yakni 44 persen.
Semula selama dua hari, pada 28 dan 29 Juni pembahasan dominan dalam nada netral. Namun pembahasan dalam nada netral langsung anjlok di hari ketiga, 30 Juni hingga menduduki posisi terakhir dengan angka 17 persen (2.799 mention).
"Jadi respon publik terhadap Jokowi marah itu lebih banyak negatif," kata Didik dalam diskusi kajian onlie bertema Memaknai Kemarahan Jokowi; Analisa Big Data dan Budaya Politik, Senin (6/7/2020).
Sedikitnya ada 6.134 media online nasional dan lokal yang memberitakan Jokowi marah tersebut.
Menurut Didik, dalam proses berdemokrasi di rezim Jokowi saat ini lebih menunjukan dramanya dan melupakan substansi. Begitu pula dengan perbincangan nitizen tentang Jokowi marah di media sosial yang lebih banyak bernada negatif.
Sementara itu, publik dewasa ini lebih rasional dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial. Publik cukup kritis dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi dewasa ini.
Pemerintah melakukan utang sangat banyak, tetapi tidak diimplementasikan pada sektor produktif.
Baca Juga: Pengamat Bandingkan Amarah Jokowi dengan Senyum Soeharto dalam Politik Jawa
"Ini artinya kepeminpinan di dalam (Pemerintahan Jokowi) punya masalah berat," ucapnya.
Kajin LP3ES ini gabungan dari dua analisis, yakni pertama sentimen publik yang dilihat dari sentimen masyarakat dalam perbincangan di media online, media sosial twitter, facebook, youtuber dan lainya. Kedua, analisis ekonomi politik dilihat dari kinerja pemerintah, Presiden dan Menteri secara holistik.
Didik menjelaskan, riset sentimen publik secara kuantitatif dilakukan untuk melihat sentimen publik terhadap isu yang berjalan. Riset Big Data ini dilakukan pada periode 26 Juni sampai 23 Juli terkait Jokowi marah di depan angota kabinet yang menimbulkan drama nasional sampai saat ini.
Riset ini dilakukan dalam periode yang tak lama, tapi dirasakan cukup untuk melihat respons publik terhadap kemarahan seorang Presiden. Analisis selanjutnya bersifat kualitatif ekonomi politik untuk melihat kinerja Pemerintah.
Berita Terkait
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Nadiem Makarim: Banyak yang Larang Saya Jadi Menteri Jokowi
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer