Suara.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan kajian mengenai kemarahan Presiden Joko Widodo di hadapan para Menteri dalam sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020. LP3ES menganalisi respon publik melalui media online dan media sosial setelah Sekretariat Kabinet mengunggah video kemarahan Jokowi di Youtube.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini menilai marah Jokowi terhadap kinerja kebijakan ekonomi dan pandemi bisa merupakan kritik internal, tetapi bisa juga 'melenyapkan' fakta terhadap kinerja yang gagal karena tergantikan oleh drama yang secara politik menarik bagi media dan publik secara luas.
Sejak video Jokowi marah di hadapan para anggota kabinet diunggah Seskab di media sosial, pembahasan tentang isu ini secara agregat dominan dalam nada negatif, yakni 44 persen.
Semula selama dua hari, pada 28 dan 29 Juni pembahasan dominan dalam nada netral. Namun pembahasan dalam nada netral langsung anjlok di hari ketiga, 30 Juni hingga menduduki posisi terakhir dengan angka 17 persen (2.799 mention).
"Jadi respon publik terhadap Jokowi marah itu lebih banyak negatif," kata Didik dalam diskusi kajian onlie bertema Memaknai Kemarahan Jokowi; Analisa Big Data dan Budaya Politik, Senin (6/7/2020).
Sedikitnya ada 6.134 media online nasional dan lokal yang memberitakan Jokowi marah tersebut.
Menurut Didik, dalam proses berdemokrasi di rezim Jokowi saat ini lebih menunjukan dramanya dan melupakan substansi. Begitu pula dengan perbincangan nitizen tentang Jokowi marah di media sosial yang lebih banyak bernada negatif.
Sementara itu, publik dewasa ini lebih rasional dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial. Publik cukup kritis dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi dewasa ini.
Pemerintah melakukan utang sangat banyak, tetapi tidak diimplementasikan pada sektor produktif.
Baca Juga: Pengamat Bandingkan Amarah Jokowi dengan Senyum Soeharto dalam Politik Jawa
"Ini artinya kepeminpinan di dalam (Pemerintahan Jokowi) punya masalah berat," ucapnya.
Kajin LP3ES ini gabungan dari dua analisis, yakni pertama sentimen publik yang dilihat dari sentimen masyarakat dalam perbincangan di media online, media sosial twitter, facebook, youtuber dan lainya. Kedua, analisis ekonomi politik dilihat dari kinerja pemerintah, Presiden dan Menteri secara holistik.
Didik menjelaskan, riset sentimen publik secara kuantitatif dilakukan untuk melihat sentimen publik terhadap isu yang berjalan. Riset Big Data ini dilakukan pada periode 26 Juni sampai 23 Juli terkait Jokowi marah di depan angota kabinet yang menimbulkan drama nasional sampai saat ini.
Riset ini dilakukan dalam periode yang tak lama, tapi dirasakan cukup untuk melihat respons publik terhadap kemarahan seorang Presiden. Analisis selanjutnya bersifat kualitatif ekonomi politik untuk melihat kinerja Pemerintah.
Berita Terkait
-
Peringatan 13 Tahun Jokowi Masuk Gorong-Gorong: Momen Ikonik yang Mengubah Wajah Politik Indonesia
-
Jokowi Buka Pintu Maaf Soal Tudingan Ijazah Palsu: Urusan Hukum, Ya Hukum
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
Sebut Polri Terjebak Permainan Politik Jokowi, Prof Ryaas Rasyid: Mereka Tidak Sadar!
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
800 Polantas Bakal Dikerahkan Blokade Sudirman-Thamrin di Malam Tahun Baru 2026
-
Kapuspen TNI: Pembubaran Massa di Aceh Persuasif dan Sesuai Hukum
-
Jangan Terjebak, Ini Skema Rekayasa Lalin Total di Sudirman-Thamrin Saat Malam Tahun Baru 2026
-
Viral Dosen UIM Makassar, Ludahi Kasir Perempuan Gegara Tak Terima Ditegur Serobot Antrean
-
Jadi Wilayah Paling Terdampak, Bantuan Akhirnya Tembus Dusun Pantai Tinjau Aceh Tamiang
-
Elite PBNU Sepakat Damai, Gus Ipul: Di NU Biasa Awalnya Gegeran, Akhirnya Gergeran
-
Ragunan Penuh Ribuan Pengunjung, Kapolda: 151 Polisi Disiagakan, Copet Nihil
-
Tolak UMP 2026, Buruh Bakal Gugat ke PTUN dan Kepung Istana
-
Kecelakan Hari Ini: Motor Kebut Tabrak Viar Pedagang Tahu Bulat di Kalimalang, Satu Pemuda Tewas
-
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2026: Masa Gaji Bank di Sudirman Kalah dari Pabrik Panci Karawang