Suara.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan kajian mengenai kemarahan Presiden Joko Widodo di hadapan para Menteri dalam sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020. LP3ES menganalisi respon publik melalui media online dan media sosial setelah Sekretariat Kabinet mengunggah video kemarahan Jokowi di Youtube.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini menilai marah Jokowi terhadap kinerja kebijakan ekonomi dan pandemi bisa merupakan kritik internal, tetapi bisa juga 'melenyapkan' fakta terhadap kinerja yang gagal karena tergantikan oleh drama yang secara politik menarik bagi media dan publik secara luas.
Sejak video Jokowi marah di hadapan para anggota kabinet diunggah Seskab di media sosial, pembahasan tentang isu ini secara agregat dominan dalam nada negatif, yakni 44 persen.
Semula selama dua hari, pada 28 dan 29 Juni pembahasan dominan dalam nada netral. Namun pembahasan dalam nada netral langsung anjlok di hari ketiga, 30 Juni hingga menduduki posisi terakhir dengan angka 17 persen (2.799 mention).
"Jadi respon publik terhadap Jokowi marah itu lebih banyak negatif," kata Didik dalam diskusi kajian onlie bertema Memaknai Kemarahan Jokowi; Analisa Big Data dan Budaya Politik, Senin (6/7/2020).
Sedikitnya ada 6.134 media online nasional dan lokal yang memberitakan Jokowi marah tersebut.
Menurut Didik, dalam proses berdemokrasi di rezim Jokowi saat ini lebih menunjukan dramanya dan melupakan substansi. Begitu pula dengan perbincangan nitizen tentang Jokowi marah di media sosial yang lebih banyak bernada negatif.
Sementara itu, publik dewasa ini lebih rasional dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial. Publik cukup kritis dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi dewasa ini.
Pemerintah melakukan utang sangat banyak, tetapi tidak diimplementasikan pada sektor produktif.
Baca Juga: Pengamat Bandingkan Amarah Jokowi dengan Senyum Soeharto dalam Politik Jawa
"Ini artinya kepeminpinan di dalam (Pemerintahan Jokowi) punya masalah berat," ucapnya.
Kajin LP3ES ini gabungan dari dua analisis, yakni pertama sentimen publik yang dilihat dari sentimen masyarakat dalam perbincangan di media online, media sosial twitter, facebook, youtuber dan lainya. Kedua, analisis ekonomi politik dilihat dari kinerja pemerintah, Presiden dan Menteri secara holistik.
Didik menjelaskan, riset sentimen publik secara kuantitatif dilakukan untuk melihat sentimen publik terhadap isu yang berjalan. Riset Big Data ini dilakukan pada periode 26 Juni sampai 23 Juli terkait Jokowi marah di depan angota kabinet yang menimbulkan drama nasional sampai saat ini.
Riset ini dilakukan dalam periode yang tak lama, tapi dirasakan cukup untuk melihat respons publik terhadap kemarahan seorang Presiden. Analisis selanjutnya bersifat kualitatif ekonomi politik untuk melihat kinerja Pemerintah.
Berita Terkait
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu