- Presiden Jokowi di Solo, Rabu (24/12/2025), membuka pintu maaf bagi pelapor terkait isu ijazah palsu.
- Beliau menegaskan pemisahan tegas antara pemberian maaf pribadi dan proses hukum yang sedang berjalan.
- Jokowi siap hadir di persidangan untuk membuktikan keaslian seluruh ijazah pendidikannya.
Suara.com - Di tengah panasnya kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal mengejutkan.
Jokowi membuka pintu maaf bagi para pihak yang telah melaporkannya, namun di saat yang sama menegaskan bahwa belas kasih pribadinya tidak akan pernah mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Sikap tegas ini disampaikan Jokowi saat berada di Solo, Rabu (24/12/2025). Ia membuat garis demarkasi yang jelas antara urusan personal dan urusan negara di hadapan hukum.
"Urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya,” kata Jokowi.
Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati proses yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa pemberian maaf dari dirinya selaku individu tidak akan secara otomatis menggugurkan kasus yang telah bergulir di ranah hukum.
“Sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum, ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada,” ungkap Jokowi.
Meski demikian, ketika awak media mencoba mengonfirmasi siapa saja yang akan mendapat pintu maaf tersebut, Jokowi memilih untuk tidak menjawab secara spesifik.
Respons serupa ia berikan saat dimintai tanggapan mengenai salah satu tersangka yang akhirnya mengakui keaslian ijazahnya. Jokowi hanya memberikan jawaban singkat yang penuh penegasan.
"Ya, memang asli," tegas Jokowi.
Baca Juga: Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
Saat didesak lebih lanjut apakah tersangka yang sudah mengakui itu akan dimaafkan, Presiden kembali pada prinsip awalnya, sembari sedikit melunakkan nadanya tentang pentingnya memberi maaf.
"Urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum," ujar Jokowi.
Sebagai bukti keseriusan dan keyakinannya, Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya jika harus hadir di muka persidangan.
Ia mengaku tidak keberatan sama sekali untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya secara langsung di hadapan majelis hakim dengan membawa seluruh bukti fisik.
“Kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semuanya,” terang Jokowi.
Berita Terkait
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
Sebut Polri Terjebak Permainan Politik Jokowi, Prof Ryaas Rasyid: Mereka Tidak Sadar!
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Misteri 'Lulus Sebelum Kuliah' Terbongkar! 7 Fakta Wagub Hellyana Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT