- Presiden Jokowi di Solo, Rabu (24/12/2025), membuka pintu maaf bagi pelapor terkait isu ijazah palsu.
- Beliau menegaskan pemisahan tegas antara pemberian maaf pribadi dan proses hukum yang sedang berjalan.
- Jokowi siap hadir di persidangan untuk membuktikan keaslian seluruh ijazah pendidikannya.
Suara.com - Di tengah panasnya kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal mengejutkan.
Jokowi membuka pintu maaf bagi para pihak yang telah melaporkannya, namun di saat yang sama menegaskan bahwa belas kasih pribadinya tidak akan pernah mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Sikap tegas ini disampaikan Jokowi saat berada di Solo, Rabu (24/12/2025). Ia membuat garis demarkasi yang jelas antara urusan personal dan urusan negara di hadapan hukum.
"Urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya,” kata Jokowi.
Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati proses yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa pemberian maaf dari dirinya selaku individu tidak akan secara otomatis menggugurkan kasus yang telah bergulir di ranah hukum.
“Sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum, ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada,” ungkap Jokowi.
Meski demikian, ketika awak media mencoba mengonfirmasi siapa saja yang akan mendapat pintu maaf tersebut, Jokowi memilih untuk tidak menjawab secara spesifik.
Respons serupa ia berikan saat dimintai tanggapan mengenai salah satu tersangka yang akhirnya mengakui keaslian ijazahnya. Jokowi hanya memberikan jawaban singkat yang penuh penegasan.
"Ya, memang asli," tegas Jokowi.
Baca Juga: Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
Saat didesak lebih lanjut apakah tersangka yang sudah mengakui itu akan dimaafkan, Presiden kembali pada prinsip awalnya, sembari sedikit melunakkan nadanya tentang pentingnya memberi maaf.
"Urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum," ujar Jokowi.
Sebagai bukti keseriusan dan keyakinannya, Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya jika harus hadir di muka persidangan.
Ia mengaku tidak keberatan sama sekali untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya secara langsung di hadapan majelis hakim dengan membawa seluruh bukti fisik.
“Kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semuanya,” terang Jokowi.
Berita Terkait
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
Sebut Polri Terjebak Permainan Politik Jokowi, Prof Ryaas Rasyid: Mereka Tidak Sadar!
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Misteri 'Lulus Sebelum Kuliah' Terbongkar! 7 Fakta Wagub Hellyana Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan
-
Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah
-
Benang Merah Dua Ledakan di Sekolah: Ketika Perundungan, Internet, dan Keheningan Bertemu
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?