Suara.com - Kementerian Luar Negeri mencatat, ratusan warga negara asing (WNA) yang berada di Tanah Air positif Covid-19. Ratusan WNA itu positif terjangkit selama pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia.
Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Andy Rachmianto menyebut, total ada 192 ribu WNA yang berada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 334 orang dinyatakan positif Covid-19.
"Selama pandemi Covid-19, ada sekitar 192 ribu WNA di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 334 yang dinyatakan terinfeksi positif corona," kata Andy dalam siaran pers yang disiarkan akun Youtube BNPB, Kamis (9/7/2020).
Andy menambahkan, sebanyak 9 WNA dinyatakan meninggal dunia akibat virus mematikan asal Wuhan, China tersebut. Meski demikian, Andy tidak merinci lebih lanjut soal negara asal WNA yang meninggal.
"Sejauh ini catatan kami baru sekitar 9 orang WNA karena Covid-19 di Indonesia," sambungnya.
Lebih lanjut, Andy menambahkan jika pihaknya telah memberi fasilitas untuk proses evakuasi dan repatriasi terhadap WNA yang ada di Indonesia. Lebih dari 13 ribu WNA yang telah direpatriasi, misalnya wisatawan hingga tenaga kerja.
"Kami juga sudah melakukan bantuan fasilitasi untuk proses evakuasi, repatriasi WNA keluar Indonesia. Ada sekitar 13 ribu lebih yang sudah kita lakukan, baik itu wisatawan, keluarga diplomat, tenaga kerja, dan lain-lainnya," papar Andy.
Andy menyebut jika pemerintah tak pandang bulu dalam menangani Covid-19. Perlakuan penanganan terhadap WNA, lanjut dia, tidak berbeda dengan penanganan terhadap WNI.
"Karena virus itu tidak mengenal kewarganegaraan. Prinsipnya, protokol yang kami terapkan misalnya WNA yang ingin datang ke Indonesia, sejak awal, ini sejak awal kami punya ketentuan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah," ujar dia.
Baca Juga: Dua WNI Diusir Dari Korsel, Kemenlu Sebutkan Pelanggaran Ini
"Prinsipnya protokol yang kami terapkan adalah kami meminta agar sebelum mereka datang ke Indonesia, memasuki beberapa pelabuhan, karena memang sejak pandemi kita hanya membuka beberapa pelabuhan dan pintu masuk. Maksudnya pelabuhan laut dan udara," Andy menandaskan.
Berita Terkait
-
Kematian Diplomat Arya Daru: Polisi Akan Buka Semua Bukti CCTV ke Keluarga
-
Demi Buktikan Bukan Pembunuhan, Polisi akan 'Buka-bukaan' 20 CCTV ke Keluarga Arya Daru
-
Istri Almarhum Arya Daru yang Meninggal Misterius Bersuara: Saya Minta Hati Nurani
-
Penghormatan Terakhir untuk Staf KBRI Zetro Leonardo Purba yang Meninggal di Peru
-
Diplomat RI Ditembak di Peru: Tak Terima Ancaman, Tak Bisa Bahasa Spanyol, Apa Motif Pelakunya?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting