Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan new normal. Jokowi mengatakan kepala daerah harus harus mengikuti sejumlah tahapan meski angka kasus Covid-19 dianggap sudah mulai menurun.
"Katatanan baru new normal, harus lewati tahapan-tahapan semuanya seluruh kabupaten kota dan provinsi. Ada prakondisi, conditioning dulu," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah melalui youtube Sekretariat Presiden, Kamis (9/7/2020).
Tahapan kedua kata Jokowi, yakni menentukan waktu kapan diterapkan kebijakan new normal.
"Timingnya, waktunya kapan mulai masuk ke new normal. Ini penting sekali, tidak langsung ujug-ujung, langsung diputusin masuk new normal, hati-hati mengenai ini," ucap dia.
Kemudian tahapan selanjutnya memprioritaskan sektor yang mana yang akan dibuka.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam membuka kembali sekolah.
"Prioritas sektor mana yang didahulukan. Tidak semua langsung dibuka, nggak bisa, dipilih sektor-sektor yang miliki risiko rendah, buka dulu. Yang risiko sedang kedua, yang ketiga, yang memiliki risiko tinggi. Misalnya kayak sekolah, hati-hati kalau ingin buka sekolah," kata Jokowi.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk menggunakan data sains dan meminta saran dari pakar-pakar kesehatan dan para scientist sebelum mengambil kebijakan penerapan new normal.
"Jangan sampai memutuskan sesuatu tanpa tanya kanan kiri dan tidak memakai data sains, ini bahaya sekali. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu semuanya harus dibackup oleh data sains dan saran-saran masukkan para scientist," ucap dia.
Baca Juga: Prediksi Reshuffle Terjadi usai Pilkada, PDIP: Jokowi Gak Suka Ribut-ribut
Lebih lanjut, Jokowi menghargai kerja keras kepala daerah dan gugus tugas di Kalimantan Tengah. Kendati demikian, Jokowi meminta angka kasus Covid-19 di Kalimantan Tengah yang mencapai 1.093 untuk segera dikendalikan.
"Saya sangat menghargai kerja keras Kalimantan Tengah, tapi sekali lagi angka 1.093 kasus positif ini harus betul-betul dihentikan. Saya kira dengan SDM di sini saya meyakini itu akan bisa dilakukan," ucap Jokowi.
Jokowi juga menawarkan kepada kepala daerah dan gugus tugas di Kalimantan Tengah untuk tak segan meminta bantuan kepada pemerintah pusat baik itu dari bantuan personel ataupun tenaga kesehatan.
"Kalau gugus tugas merasa perlu bantuan dari pusat, pak gubernur juga perlu. Silakan disampaikan sesegera mungkin kami akan bantu, baik misalnya kurang personel. Saya kira kalau personel di TNI, Polri juga masih bisa bantu, kalau misal harus tenaga kesehatan, tapi kita harapkan tidak ada karena memang semuanya sudah ini. Kalau memang sangat diperlukan sekali sarana yang ada, ya silakan kami akan usahakan," katanya.
Berita Terkait
-
Minta Penyaluran Bansos Dipercepat, Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Tercecer
-
Kasus Covid-19 di Kalteng Tembus 1093, Jokowi: Jangan dianggap Enteng
-
Makin Mesra, Jokowi dan Prabowo Saling Berbalas Status di Media Sosial
-
Menhan Prabowo Ikut Urus Lumbung Pangan, Gerindra: Sah, Tak Langgar UU
-
Memaksimalkan Pemanfaatan Data, Analisis Dimulai dari Desa
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Adik Jadi Tersangka Korupsi Haji, Sikap Gus Yahya: Saya Tak Akan Intervensi
-
KPK Sita Rp100 M, Biro Travel Ramai-ramai Kembalikan Uang Panas Korupsi Kuota Haji
-
Tuai Polemik, Pramono Anung Pasang Badan Soal Pembangunan JPO Sarinah: Untuk Difabel
-
Kasus Mens Rea Berlanjut, Polisi Segera Klarifikasi Pandji Pragiwaksono
-
Doa Ibu Jelang Sidang Vonis Laras Faizati: Semoga Anak Saya Bebas dan Hidupnya Kembali!
-
Profil dan Rekam Jejak Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag yang Kini Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Menanti Vonis Empat Hari Jelang Ultah ke-27, Laras Faizati: Hadiah Terbaik adalah Kebebasan
-
Jakarta Waspada Superflu, Pramono Anung Persilakan Warga Suntik Vaksin Influenza
-
Luluk PKB: Penetapan Tersangka Gus Yaqut Harus jadi Momentum Reformasi Total Tata Kelola Haji
-
6 Fakta Kasus Yaqut Cholil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji