Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan new normal. Jokowi mengatakan kepala daerah harus harus mengikuti sejumlah tahapan meski angka kasus Covid-19 dianggap sudah mulai menurun.
"Katatanan baru new normal, harus lewati tahapan-tahapan semuanya seluruh kabupaten kota dan provinsi. Ada prakondisi, conditioning dulu," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah melalui youtube Sekretariat Presiden, Kamis (9/7/2020).
Tahapan kedua kata Jokowi, yakni menentukan waktu kapan diterapkan kebijakan new normal.
"Timingnya, waktunya kapan mulai masuk ke new normal. Ini penting sekali, tidak langsung ujug-ujung, langsung diputusin masuk new normal, hati-hati mengenai ini," ucap dia.
Kemudian tahapan selanjutnya memprioritaskan sektor yang mana yang akan dibuka.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam membuka kembali sekolah.
"Prioritas sektor mana yang didahulukan. Tidak semua langsung dibuka, nggak bisa, dipilih sektor-sektor yang miliki risiko rendah, buka dulu. Yang risiko sedang kedua, yang ketiga, yang memiliki risiko tinggi. Misalnya kayak sekolah, hati-hati kalau ingin buka sekolah," kata Jokowi.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk menggunakan data sains dan meminta saran dari pakar-pakar kesehatan dan para scientist sebelum mengambil kebijakan penerapan new normal.
"Jangan sampai memutuskan sesuatu tanpa tanya kanan kiri dan tidak memakai data sains, ini bahaya sekali. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu semuanya harus dibackup oleh data sains dan saran-saran masukkan para scientist," ucap dia.
Baca Juga: Prediksi Reshuffle Terjadi usai Pilkada, PDIP: Jokowi Gak Suka Ribut-ribut
Lebih lanjut, Jokowi menghargai kerja keras kepala daerah dan gugus tugas di Kalimantan Tengah. Kendati demikian, Jokowi meminta angka kasus Covid-19 di Kalimantan Tengah yang mencapai 1.093 untuk segera dikendalikan.
"Saya sangat menghargai kerja keras Kalimantan Tengah, tapi sekali lagi angka 1.093 kasus positif ini harus betul-betul dihentikan. Saya kira dengan SDM di sini saya meyakini itu akan bisa dilakukan," ucap Jokowi.
Jokowi juga menawarkan kepada kepala daerah dan gugus tugas di Kalimantan Tengah untuk tak segan meminta bantuan kepada pemerintah pusat baik itu dari bantuan personel ataupun tenaga kesehatan.
"Kalau gugus tugas merasa perlu bantuan dari pusat, pak gubernur juga perlu. Silakan disampaikan sesegera mungkin kami akan bantu, baik misalnya kurang personel. Saya kira kalau personel di TNI, Polri juga masih bisa bantu, kalau misal harus tenaga kesehatan, tapi kita harapkan tidak ada karena memang semuanya sudah ini. Kalau memang sangat diperlukan sekali sarana yang ada, ya silakan kami akan usahakan," katanya.
Berita Terkait
-
Minta Penyaluran Bansos Dipercepat, Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Tercecer
-
Kasus Covid-19 di Kalteng Tembus 1093, Jokowi: Jangan dianggap Enteng
-
Makin Mesra, Jokowi dan Prabowo Saling Berbalas Status di Media Sosial
-
Menhan Prabowo Ikut Urus Lumbung Pangan, Gerindra: Sah, Tak Langgar UU
-
Memaksimalkan Pemanfaatan Data, Analisis Dimulai dari Desa
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan
-
Menteri Haji Sambangi Gedung KPK Usai Jumatan, Sinyal Baru Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
-
Sejauh Mana Kesiapan IKN jadi Ibu Kota Politik? Begini Update dari Kepala Otorita
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"
-
Brigadir Esco Dibunuh Istri: Brigadir Rizka Sintiani Dibantu Orang Lain Angkat Mayat Suami?
-
DPR RI Dukung Pembekuan Izin TikTok, Tapi Minta Tidak Matikan Ekosistem UMKM