Suara.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pelaksanaan new normal atau tatanan hidup normal baru selama pandemi.
Ia beralasan bahwa penerapan tatanan hidup normal baru atau new normal di daerah-daerah sudah disesuaikan dengan arahan presiden sehingga ia tak ingin presiden menyalahkan Pemda.
Melalui akun Twitter-nya @jansen_jsp, ia pun melampirkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12/2020 terkait penanganan Covid-19 yang memuat poin agar Pemda melakukan segala sesuatu sesuai arahan pemerintah pusat.
"Izin mengingatkan saja pak. Jangan ada 'kesan' seakan penanganan Covid-19 ini jadi kesalahan/keteledoran Pemda. Di poin 3 Keppres 12/2020 yang bapak keluarkan: "Gubernur/Bupati/Walikota HARUS memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat"," tulis @jansen_jsp via Twitter.
Menurut Jansen, Keppres tersebut adalah bukti bahwa pelaksanaan new normal selama ini di daerah-daerah sudah sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat.
"Jadi, sesuai Keppres kebijakan ini mengalir dari atas pak," pungkasnya.
Sebelumnya, cuitan tersebut dibuat Jansen untuk membalas cuitan Presiden Jokowi mengenai lonjakan kasus virus corona yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2020. Pada hari tersebut, kasus Covid-19 dalam sehari mencapai 2.657 kasus.
Mendengar hal ini, presiden pun langsung mengingatkan Pemda agar memperhatikan betul penerapan new normal di masing-masing daerah.
"Penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional kemarin tercatat 2.657 kasus. Ini lampu merah buat kita. Dalam kunjungan ke Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Kalteng, saya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati menerapkan adaptasi tatanan kehidupan baru," kata Jokowi via akun Twitter-nya @jokowi.
Baca Juga: Lurah Desa Panggungharjo Sebut New Normal Tak Melulu soal Teknis Saja
Berita Terkait
-
Mendagri Siapkan Skema Top Up Anggaran Buat Pemda yang Kesulitan Bayar Gaji Pegawai
-
Belanja Pegawai Sulit, Mendagri Desak Purbaya Segera Cairkan Anggaran DBH ke Pemda
-
Purbaya Janji Tambah Anggaran TKD 2026 Usai Dikeluhkan Pemda, Tapi Izin Prabowo Dulu
-
Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Agus Pramusinto Usul Pangkas Honor Komisaris
-
Ekonomi Global Masuk Fase 'New Normal' Krisis, Pemerintah Waspadai Ancaman ke Indonesia
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123