Suara.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pelaksanaan new normal atau tatanan hidup normal baru selama pandemi.
Ia beralasan bahwa penerapan tatanan hidup normal baru atau new normal di daerah-daerah sudah disesuaikan dengan arahan presiden sehingga ia tak ingin presiden menyalahkan Pemda.
Melalui akun Twitter-nya @jansen_jsp, ia pun melampirkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12/2020 terkait penanganan Covid-19 yang memuat poin agar Pemda melakukan segala sesuatu sesuai arahan pemerintah pusat.
"Izin mengingatkan saja pak. Jangan ada 'kesan' seakan penanganan Covid-19 ini jadi kesalahan/keteledoran Pemda. Di poin 3 Keppres 12/2020 yang bapak keluarkan: "Gubernur/Bupati/Walikota HARUS memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat"," tulis @jansen_jsp via Twitter.
Menurut Jansen, Keppres tersebut adalah bukti bahwa pelaksanaan new normal selama ini di daerah-daerah sudah sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat.
"Jadi, sesuai Keppres kebijakan ini mengalir dari atas pak," pungkasnya.
Sebelumnya, cuitan tersebut dibuat Jansen untuk membalas cuitan Presiden Jokowi mengenai lonjakan kasus virus corona yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2020. Pada hari tersebut, kasus Covid-19 dalam sehari mencapai 2.657 kasus.
Mendengar hal ini, presiden pun langsung mengingatkan Pemda agar memperhatikan betul penerapan new normal di masing-masing daerah.
"Penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional kemarin tercatat 2.657 kasus. Ini lampu merah buat kita. Dalam kunjungan ke Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Kalteng, saya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati menerapkan adaptasi tatanan kehidupan baru," kata Jokowi via akun Twitter-nya @jokowi.
Baca Juga: Lurah Desa Panggungharjo Sebut New Normal Tak Melulu soal Teknis Saja
Berita Terkait
-
Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi
-
7 Pemda dan Kampus Teken Kerja Sama dengan Nyalanesia di Literacy Collaboration Forum FLN 2026
-
Gerai Alfamart Tutup Massal di Lombok Tengah, Mendag Tunjuk Daerah jadi Biang Kerok
-
Mendagri: Daerah Segera Realisasikan Tambahan TKD Rp10,6 T untuk Penanganan Pascabencana Sumatera
-
Kasad Maruli Tegaskan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Permintaan Pemda, Bukan Instruksi TNI
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!