Suara.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan saat ini pemerintah tengah fokus melakukan peningkatan penanggulangan corona di 8 provinsi zona merah.
"Ada 8 provinsi yang menjadi perhatian karena jumlah kasusnya yang tinggi dan laju insidensinya juga yang tinggi," kata Wiku Adisasmito dalam konferensi pers dari Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Wiku memaparkan kedelapan provinsi itu antara lain Jawa Timur dengan kasus dari awal sampai sekarang 16.658 kasus positif (22.01 persen dari total kasus nasional).
Kemudian DKI Jakarta sebanyak 14.517 kasus positif (19,18 persen), Sulawesi Selatan 6.973 kasus positif (9.21 persen), Jawa Tengah 5.077 kasus positif (7,23 persen).
Lalu, Jawa Barat 5.077 kasus positif (6,71 persen), Kalimantan Selatan 4.146 kasus positif (5.48 persen), Sumatra Utara 2.323 kasus positif (3.07 persen), dan Papua 2.207 kasus positif (2,99 persen).
"Total dari 8 provinsi ini kontribusinya adalah sekitar 74 persen dari seluruh kasus yang ada di Indonesia," ungkapnya.
Wiku menyebut gugus tugas akan meningkatkan kerja di 8 provinsi tersebut dengan meningkatkan 3T yakni testing, tracing, dan treatment.
"Dengan harapan kontributor kasus ini akan bisa menurun menjadi lebih baik dan kondisi Indonesia secara keseluruhan akan lebih baik pula," pungkasnya.
Sementara, Wiku juga memaparkan berdasarkan analisis tim pakar selama satu pekan terakhir, terjadi penurunan zona resiko rendah atau zona hijau dari 104 kabupaten/kota menjadi 102 kabupaten kota.
Baca Juga: Petinggi Pesantren Tularkan Virus Corona, 2 Anak Muda Langsung COVID-19
Ada 102 zona hijau tersebut terdiri dari 48 kabupaten/kota yang tidak ada kasus baru dan 54 kabupaten/kota yang sampai saat ini tidak terdampak corona.
Kemudian ada penambahan daerah di zona kuning atau resiko rendah menjadi 204 kabupaten/kota (39,7 persen), padahal pada pekan lalu per 5 Juli 2020 zona kuning berjumlah 175 daerah.
Lalu 177 kabupaten/kota (34,4 persen) tercatat masuk dalam zona oranye alias resiko sedang.
Di sisi lain, zona resiko tinggi juga mengalami penurunan yakni sebesar 6,03 persen atau 31 kabupaten/kota zona merah.
Wiku menyebut daftar lengkap peta zonasi resiko bisa diakses publik secara terbuka di laman covid19.go.id/peta-risiko.
Berita Terkait
-
Siswa SD Kediri Ceria, Makan Bergizi Gratis Ditemani Power Rangers
-
Jelajahi Pacitan: Panduan Lengkap Destinasi Wisata Surga Tersembunyi di Jawa Timur
-
Vakum Empat Bulan, Bandara Dhoho Kediri Resmi Beroperasi Lagi
-
Bencana Lahar Hujan Semeru, 300 KK Terisolasi dan Akses Jalan Terputus
-
Pertamina Tindak Lanjuti Keluhan Konsumen, Lemigas Beberkan Hasil Uji Pertalite di Jawa Timur
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara