Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab anggapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalau tim pemburu koruptor tidak perlu dibangkitkan lagi karena dianggap tidak efektif.
Sepakat dengan KPK, Mahfud mengaku pembentukan tim pemburu koruptor masih harus melalui analisis keefektifannya. Dia mengklaim masih mempelajari serta menimbang dengan sungguh-sungguh untuk membangkitkan lagi Tim Pemburu Koruptor.
"Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektifitasnya," kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).
Mahfud menegaskan bahwa membentuk Tim Pemburu Koruptor itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena memerlukan instruksi presiden (inpres) sebagai pijakkan hukumnya.
Terkait dengan inpres, mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku sudah memegang izin prakarsa guna membuat inpres melalui Surat Mensesneg Nomor B-30/M. Sesneg/D-1/HK.05.00/01/2020.
Namun, inpres tersebut memang harus dibahas oleh lintas lembaga terlebih dahulu. Ia menyetujui dengan kritikan KPK terkait kinerja Tim Pemburu Koruptor yang tidak begitu cemerlang di masa lalu, sehingga tidak bisa mendadak dibuat.
Dengan begitu, Mahfud meminta kepada institusi terkait untuk tetap bekerja memburu koruptor tanpa harus menunggu Tim Pemburu Koruptor terbentuk.
"Saya bersetuju dengan Pak Nawawi dari KPK agar pembuatan Inpres harus belajar dari masa lalu juga, tidak bisa langsung dibuat," ujarnya.
"Jadi tanpa harus menunggu Tim Pemburu, sebaiknya institusi-institusi resmi yang ada terus bekerja memburu koruptor dan menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi."
Baca Juga: Tim Pemburu Koruptor Dulu Tak Optimal, KPK: Cukup, Jangan Diulangi Lagi
Sebelumnya, KPK angkat bicara mengenai rencana tim pemburu koruptor akan diaktifkan kembali oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menganggap sepak terjang tim pemburu koruptor selama didirikan sejak tahun 2002 sangat tidak efektif.
"Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2002 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," kata Nawawi saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).
Menurut Nawawi, lebih baik Mahfud MD memperkuat semangat koordinasi dan supervisi antarinstitusi penegak hukum maupun badan atau lembaga lainnya.
Tag
Berita Terkait
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Mahfud MD Kenang Juwono Sudarsono: Dari Pengganti di Era Gus Dur hingga Ilmuwan Besar
-
Mahfud MD Sebut KPK Pintar dan Cerdik Alihkan Penahanan Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Soal Revisi UU Pemilu, Puan: Fokus Urusan Rakyat Terlebih Dahulu Sebelum Bicara Politik 2029
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah