Suara.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) angkat bicara jelang sidang putusan dua terdakwa penyiraman air keras, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Kamis (16/7/2020) besok.
Ketua WP KPK Yudi Poernomo menyebut, keadilan hukum bagi korban penyidik senior KPK Novel Baswedan kini tinggal diputuskan oleh majelis hakim.
"Masyarakat tentu akan melihat, apakah hakim akan menghukum ringan sesuai tuntutan jaksa atau menghukum berat karena pelaku telah menyerang aparat negara yang bertugas memberantas korupsi," kata Yudi dihubungi pada Rabu (15/7/2020) malam.
Yudi mencontohkan penegakan hukum di negara Malaysia, pelaku penyerangan penegak hukum dapat dikategorikan sebagai pidana berat. Namun, bila memang terbukti bukan pelakunya dapat dibebaskan.
"Seperti yang dilakukan Pengadilan Malaysia sebagai bentuk perlindungan aparatnya. Bahkan, mungkin juga membebaskan karena berdasar fakta persidangan bukan mereka pelakunya," ucap Yudi
Meski begitu, kata Yudi, kasus Novel yang sudah hampir tiga tahun lalu ini belum dapat dikatakan berakhir. Lantaran dalam persidangan dua polisi aktif ini, tak ada fakta-fakta yang menunjukan adanya aktor intelektual dibalik penyiraman air keras.
"Karena aktor intelektual belum terungkap dalam fakta persidangan dan juga motif penyerangan belum jelas karena hanya pengakuan terdakwa," ujarnya.
Apalagi, Yudi bersama Novel dan kuasa hukumnya telah dipanggil oleh Komisi Kejaksaan (Komjak) beberapa waktu lalu. Mereka pun juga telah menyerahkan sejumlah kejanggalan selama persidangan berlangsung.
"(Jika) kasus penyerangan Novel Baswedan ini benar-benar terungkap dan akan menjadi efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan teror terhadap pegawai negara. Karena negara melalui perangkat hukumnya akan melindungi penegak hukumnya dengan menghukum secara keras dan tegas bagi pelaku peneror aparatnya."
Baca Juga: 2 Polisi Penerornya Divonis 16 Juli, Novel: Bebaskan Jika Tak Ada Bukti
Tak hanya itu, Yudi pun menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo, dapat membentuk tim gabungan pencari fakta, atas sejumlah kejanggalan selama persidangan Novel.
"Kami berharap bahwa dengan akan selesainya proses persidangan ini, akan membuat Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta mencari para pelaku sebenarnya dan motif yang tidak terungkap di persidangan."
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Angka Putus Sekolah Pandeglang Tinggi, Bonnie Ingatkan Orang Tua Pendidikan Kunci Masa Depan
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen