Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan situasi pandemi Covid-19 tidak hanya dialami Indonesia, melainkan di 215 negara di dunia.
Namun dibandingkan dengan negara-negara lain yang terkena Covid-19, kata Jokowi, Indonesia masih jauh lebih baik daripada negara-negara lain
"Supaya diketahui, jadi kondisinya hampir-hampir sama dan negara lain justru lebih parah dari yang kita alami di Indonesia," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada gubernur di Istana Kepresidenan Bogor yang dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (15/7/2020).
Jokowi menyebut, berdasarkan laporan kasus tertinggi Covid-19 per 15 Juli 2020, Amerika Serikat berada pada posisi pertama dunia dengan mencapai 3,4 juta kasus positif. Selanjutnya, Brasil tercatat ada 1,8 juta kasus positif Covid-19.
"Ini yang gede-gede. Kemudian hari ini, kita berada pada angka 78 ribu kasus positif (Per 14 Juli 2020)," ucap Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menuturkan kondisi Indonesia masih berada pada posisi yang masih bisa kendalikan dibandingkan negara lain yang juga terpapar Covid-19. Karena itu, Jokowi tak ingin pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lepas kendali dalam mengendalikan Covid-19.
"Negara kita ini masuk lima besar penduduk terbanyak tetapi kalau dilihat 10 negara dengan kasus tertinggi, kita tidak masuk di dalamnya. Tadi Amerika (Serikat) 3,4 (juta), Brasil 1,8 (juta), India 906 ribu, Rusia 739 ribu, Peru 326 ribu. Artinya, kita berada pada posisi yang masih bisa kita kendalikan," sambungnya.
Selain itu, ia juga menginginkan pemerintah daerah melakukan manajemen krisis dengan baik. Mantan Wali Kota Solo itu pun meminta para Gubernur mengajak aparat daerah untuk bekerja extraordinary dalam mengendalikan pandemi Covid-19.
"Manajemen krisis harus betul-betul kita lakukan. Ajak aparat kita di bawah kita, untuk betul-betul bekerja extraordinary, nggak bisa kita dalam situasi seperti ini kita kerja normal-normal, dalam situasi seperti ini kita kerja biasa-biasa, nggak bisa. Percaya saya, enggak bisa," tutur Jokowi.
Baca Juga: Bersiaplah! Inpres untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Diteken Jokowi
Dia berharap semua aparat daerah harus bekerja cepat dan tidak bisa lagi bekerja secara normal. Ia ingin aparat daerah juga harus segera merubah pola pikir dan cara bekerja, dari yang cara bekerja bertele-tele dan rumit, ke cara-cara yang cepat dan sederhana.
"Semuanya harus ganti channel semuanya, nggak bisa kita normal-normal, channel-nya harus ganti semuanya. Dari channel ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari channel yang cara kerja bertele-tele, rumit ke cara-cara kerja yang cepat dan sederhana. Semuanya harus diubah seperti itu," tutur Jokowi.
Pasalnya kata Jokowi, situasi pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan krisis ekonomi dan kesehatan. Sehingga aparat daerah harus bisa mengendalikan krisis tersebut akibat Covid-19.
"Ini situasinya betul-betul situasi yang luar biasa sulitnya. Mengendalikan dua hal yang ini, ekonomi dan kesehatan ini, betul-betul harus terjaga dengan baik. Nggak bisa lagi kita kerja dengan SOP normal, enggak bisa. Kita harus kerja dengan SOP yang shortcut, ada terobosannya. Jadi, anak buah ajak untuk masuk ke sana, biar cepat kerja kita," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian