Suara.com - Sejumlah buruh yang tergabung dari berbagai serikat turut berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Mereka menuntut agar pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibatalkan.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejak pukul 12.00 WIB, massa buruh terus berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka datang dengan berbagai atribut mulai dari poster, spanduk hingga bendera.
Terlihat massa buruh yang melakukan unjuk rasa ini belum berkumpul semua. Namun begitu, namun mereka sudah menyuarakan aspirasi dari atas mobil komando dan membentangkan poster bertuliskan penolakan terhadap Omnibus Law.
"Cabut dan Batalkan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja," demikian salah satu tulisan poster yang dibawa para buruh.
Sementara itu, Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Rudi Abedaman, mengatakan, buruh yang datang di depan gedung DPR kurang lebih hanya baru 300 orang. Menurutnya, rekan buruh akan terus berdatangan bergabung.
"Nanti bergabung. Kalau kita ini paling ada 300-an tapi masih ada akan gabung lagi," kata Rudi di lokasi.
Menurut Rudi, para buruh yang datang untuk berunjuk rasa ini untuk tegas menolak dan meminta DPR dan Pemerintah segara membatalkan pembahasan Omnibus Law.
"Jadi aksi hari ini adalah untuk menyampaikan tuntutan kita ke DPR dan pemerintah, untuk membatalkan dan menggagalkan proses pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker yang sedang digodok di DPR," katanya.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law dan Tuntut Bansos, Buruh di Jogja Gelar Unjuk Rasa
Berita Terkait
-
Tolak Omnibus Law dan Tuntut Bansos, Buruh di Jogja Gelar Unjuk Rasa
-
Didemo, DPR: Tidak Ada Pengesahan RUU HIP dan Ciptaker
-
Panjat Pembatas hingga Nyebrang Tol, Massa Penolak RUU HIP Meluber di DPR
-
Digeruduk Pendemo, DPR: Tak Ada Agenda Pengesahan RUU HIP dan Ciptaker
-
Aksi Tolak Omnibus Law hingga Cabut RUU HIP, DPR Digeruduk 3 Kubu Pendemo
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR